Gorontalopost,Id, GORONTALO – Penanggung jawab data sektor tidak berganti-ganti. Permintaan ini disampaikan Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Syukri Botutihe.
Saat mengecek kehadiran pejabat pada Rapat Validasi Data Sektor Tahun 2022 Lingkup Pemprov Gorontalo. Berlangsung di Aula Marina Beach Resor, Kabupaten Pohuwato, Selasa (20/6/2023).
Baca Juga: Operasi Pekat Polsek Mananggu, Sita Puluhan Liter Miras Captikus
“Walidata itu kan penanggung jawab langsung, sekiranya yang hadir itu sesuai SK. Nanti dicek lagi pejabat yang lebih banyak sibuknya di tempat lain, jangan tugaskan di sini,” tegas Syukri.
Syukri mengingatkan OPD yang memiliki walidata lebih dari satu nama dalam SK untuk saling bekerja sama.
"Bukan malah saling bergantungan. Ia menilai penanganan masalah data sektor sama halnya dengan tugas fungsional,"ungkapnya.
Baca Juga: Sebanyak 743 PPPK Tenaga Guru dan Nakes Gorontalo Utara Resmi Terima SK
Oleh karenanya validasi data sektor ini harus diseriusi. Salah menyajikan data sektor dapat mempengaruhi kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah daerah.
“Banyak kebijakan yang tidak tepat, banyak kebijakan yang keliru akibat data yang kita keluarkan tidak akurat.
Kadang kala keputusan pimpinan itu tidak tepat karena kita tidak disajikan data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan,” kata Syukri.
Sementara itu Kepala Bidang Statistik Diskominfotik Provinisi Gorontalo Debby I.M Habibie melaporkan pada tahun 2023 ini telah mengeluarkan rilis data yang sifatnya data sektoral.
Baca Juga: Sebanyak 743 PPPK Tenaga Guru dan Nakes Gorontalo Utara Resmi Terima SK
Bidang Statistik juga akan akan memastikan data yang ada dalam Satu Data Indonesia bisa bersifat konsisten dan sesuai standar yang ditetapkan.
Memperhatikan atribut, skala, dan meta data yang seragam dalam setiap sektor di OPD masing-masing.
“Salah satu indikator capaian yang ada dalam meta data ini akan kita pastikan lagi pada satu hari penuh ini.
Tentunya beberapa indikator yang kurang lebih ada 1.400 akan kita evaluasi lagi, apakah ini masih sesuai atau sudah ada perubahan di tahun 2023,” jelas Debby.
Berdasarkan SK Gubernur Tahun 2023 walidata sektor berjumlah 88 orang dengan jumlah OPD 34 unit kerja.(zis/Kmfo).
Editor : Azis Manansang