GORONTALOPOST - Pendapatan per kapita 15 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) telah diperiksa.
Manado menduduki peringkat teratas, sementara yang terendah mengejutkan dengan pendapatan penduduknya.
Rata-rata hanya Rp27,5 juta per tahun atau setara dengan Rp2,29 juta per bulan.
Jumlah ini ternyata tidak mencukupi untuk kehidupan sebulan bagi sebuah keluarga.
Kekhawatiran timbul mengenai kesulitan dalam membiayai pendidikan hingga perguruan tinggi jika pendapatan per kapita atau pendapatan per kepala keluarga hanya sekitar Rp2 juta-an per bulan.
Bahkan, dengan hanya Rp2,2 juta per bulan untuk biaya makanan saja, nyaris tidak mencukupi.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik yang dapat diakses di bps.go.id, Kota Manado dengan lapangan pekerjaan yang terpusat memang menduduki peringkat teratas.
Pendapatan per kapita masyarakat Kota Manado mencapai rata-rata Rp96.600.000 per tahun atau sekitar Rp8.050.000 per bulan.
Perlu dicatat bahwa ini adalah rata-rata pendapatan, sehingga ada keluarga dengan pendapatan di atas Rp8 juta dan juga di bawahnya.
Sementara itu, untuk provinsi Sulawesi Utara secara keseluruhan, pendapatan per kapita mencapai Rp59,04 juta atau sekitar Rp4,9 juta per bulan sebagai rata-rata pendapatan setiap kepala keluarga.
Artinya, masih terdapat lebih banyak kabupaten/kota di Sulut yang memiliki pendapatan per kapita di bawah rata-rata provinsi.
Hanya ada tiga wilayah tingkat dua yang berada di atas rata-rata provinsi, yaitu Kota Manado, Kota Bitung, dan Kabupaten Minahasa Utara.
Kota Bitung memiliki Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita sebesar Rp89,7 juta, menempatkannya di peringkat kedua setelah Manado.
Sedangkan Kabupaten Minahasa Utara berada di peringkat ketiga dengan PDRB Per Kapita sebesar Rp75,1 juta.
Sayangnya, terdapat 12 wilayah tingkat dua yang pendapatan penduduknya masih berada di bawah PDRB Per Kapita provinsi.
Oleh karena itu, kepala daerah di wilayah-wilayah tersebut perlu lebih serius dalam meningkatkan PDRB Per Kapita di daerah mereka.
Untuk mengetahui daerah mana saja yang penduduknya masih berada dalam kategori kurang sejahtera dan wilayah mana yang menempati peringkat terendah, silakan lihat grafis yang disediakan.
Agar visi misi pemerintah dalam mensejahterakan rakyat dapat terwujud, tindakan konkret harus diambil.
Artinya, kepala daerah dan jajarannya harus sungguh-sungguh bekerja keras.
Kepuasan kinerja seorang kepala daerah dapat diukur dari tingkat kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. (mpo)
Editor : Tina Mamangkey