Gorontalopost.id, GORONTALO – Pemerintah daerah tidak hanya menjadi objek sasaran pemeriksaan, tapi juga dapat terlibat menjadi akselerator dalam perumusan kebijakan dan rencana pemeriksaan.
Hal itu disampaikan Kepala BPK Perwakilan Gorontalo Luthfi Rahmatullah, saat diskusi Terbuka terkait potret pembangunan di daerah. Berlangsung di Auditorium Lantai duaBPK Perwakilan Provinsi, Rabu, (13/12/2023).
Baca Juga: Semarak Puncak HUT DWP di Gorontalo, Penjagub Ingin DWP Bersatu
Menurutnya rapat penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Semester II tahun 2023, yang juga dirangkaikan dengan Diskusi.
Merupakan upaya pendekatan sinergi dan kolaborasi dengan stakeholder terkait.
“Saya berharap bapak ibu ini terlibat dalam perumusan kebijakan, agar hasil pemeriksaan BPK juga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Oleh karena itu, kami sejak beberapa tahun belakangan tidak hanya mengaudit keuangan.
Baca Juga: Bawaslu Provinsi Gorontalo Raih Penghargaan Treasury Awards 2023
Akan tetapi juga melakukan audit kinerja, untuk melihat program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” jelasnya.
Ia membeberkan, beberapa pemeriksaan kinerja yang dilakukan oleh BPK.
Adalah efektivitas penyelenggaraan pendidikan vokasi, upaya penanggulangan kemiskinan serta penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman.
Terhadap beberapa pemeriksaan tersebut, BPK memberikan beberapa rekomendasi yang perlu segera ditindaklanjuti.
Baca Juga: Ibu Tiri di Gorontalo Mendekam Dibalik Jeruji Besi, Aniaya Anak 6 Tahun Gunakan Sapu
“Kami berharap rekomendasi-rekomendasi yang kami berikan ini dapat segera ditindaklanjuti.
Kami pun paham bahwa ada beberapa rekomendasi yang mungkin perlu waktu untuk melaksanakannya.
Karena Pemda juga perlu mempertimbangkan hal-hal teknis dan masalah keterbatasan anggaran yang ada,” ujarnya.(Mg-02/Kmfo).
Editor : Azis Manansang