Gorontalopost, GORONTALO- Membantu BPS melakukan verifikasi, konfirmasi dan atau diskonfirmasi data data atau temuan lapangan.
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Gorontalo menggelar Diskusi Grup Terpumpun (DGT) pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2023.
Kegiatan yang dibuka oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Syukri Botutihe di Aula Kesbangpol, diikuti puluhan peserta.
Baca Juga: JabataSegera Berakhir, Penjagub Ismail Pakaya Sebut LKPD Pertama dan Terakhir
“Kami mengundang lebih kurang 21 perwakilan organisasi pemerintah, swasta, partai politik, ormas, ormawa, tokoh adat untuk mengikuti DGT.
Harapannya ada masukan terkait dengan pengukuran indeks demokrasi Indonesia tahun 2023,” ucap Kepala Badan Kesbangpol Ali Imran Bali menjelaskan, kemarin (28/03/2024).
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Gorontalo Mukhamad Mukhanif menjelaskan, IDI yang setiap tahun diukur menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia.
Baca Juga: Kakanwil Kemenkumham dan Kadiv Pemasyarakat Gorontalo Berganti
Data dikumpulkan dengan menggunakan dua metode pendekatan yakni kuantitatif dan kualitatif.
Secara kuantitatif petugas BPS mencari fakta lapangan melalui pemberitaan surat kabar, berita online.
Maupun dokumen dalam bentuk perda dan regulasi lainnya yang mempengaruhi iklim demokrasi daerah.
Temuan temuan ini yang kami verifikasi, konfirmasi dan atau diskonfirmasi pada FGD,” kata Mukhanif.
Baca Juga: Dirjen Kemenhub RI Sidak Fasilitas Bandara Panua Pohuwato
Sedikitnya ada tiga indikator utama penilaian ID 2023 yakni kebebasan, kesetaraan.
Dan kapasitas lembaga demokrasi. Kebebasan dan kesetaraan masing masing tujuh indikator dan lembaga demokrasi delapan indikator.
Mukhanif mendorong agar Pemprov Gorontalo melalui Kesbangpol untuk membentuk Pokja IDI.
Pokja dapat bekerja melakukan perbaikan terhadap indikator indikator yang dinilai rendah setiap tahun. Sebagaimana diketahui, IDI 2022 Provinsi Gorontalo di angka 73,74.(mg-02/Kmfo).
Editor : Azis Manansang