Gorontalopos, JAKARTA- Pemerintah Provinsi Gorontalo kembali memberikan kepercayaan kepada
Bank Sulut-Gorontalo (BSG) menjadi pengelola seluruh anggaran melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
Kerjasama itu ditandai dengan dilaksanakannya Penandatanganan MoU antara Pj. Gubernur Gorontalo, Rudy Salahuddin.
Dengan Direktur Operasional Bank SulutGo, Louisa J. Parengkuan, yang berlangsung di kantor cabang BSG di Jakarta Pusat,kemarin (11/9/2024).
Baca Juga: Viral Siswa SMK Gorontalo Dibully Hingga Muntah Darah dan Tak Sadarkan Diri
Menurut Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, Sukril Gobel yang hadir mendampingi gubernur.
Penandatanganan perjanjian kerja sama dengan BSG merupakan perpanjangan dari kerjasama yang sudah ada sebelumnya, yang juga telah mempunyai rekomendasi dari BPK RI.
Alasan kerjasama karena memang Pemprov Gorontalo adalah salah satu pemegang saham
dari bank milik daerah itu.
“Jadi sudah lima tahun perjanjian kerjasama sebelumnya dan sudah selesai, sehingga ini diperpanjang lagi.
Baca Juga: Wasito Somawiyono Mundur, Pleno KPU Tetapkan Sun Biki PAW DPRD Provinsi
Artinya dengan penandatanganan ini pengelolaan keuangan Pemprov Gorontalo kembali dipercayakan kepada BSG. Baik pajak daerah maupun belanja itu dikelola oleh BSG,” ungkap Sukril.
Lebih lanjut, Sukril berharap pengelolaan keuangan khususnya pengelolaan kas lebih baik dan ditingkatkan lagi oleh BSG untuk Pemprov Gorontalo.
Walaupun sejauh ini BSG dinilai telah melakukan inovasi inovasi baru terkait pelayanan, jadi diharapkan meningkat dari tahun tahun sebelumnya.
Baca Juga: Kakak dan Adik di Bone Bolango Tikam Ipar Buntut Aniaya Ibu Mertua
“Seperti kata pak pj gubernur, bahwa amanah ini terus menjadi modal bagi Bank SulutGo guna terus menopang pembangunan di Provinsi Gorontalo.
Sesuai dengan tujuan Bank pembangunan daerah untuk eksis di daerah masing-masing,” pungkasnya.
Penandatanganan MoU itu turut dihadiri Kakanwil Gorontalo Sjahron Botutihe, pimpinan BSG cabang Gorontalo Frida Pakaya dan pimpinan BSG cabang Jakarta Marini Giroth,
serta beberapa pimpinan OPD terkait.(Mg-02/kmfo).