Gorontalopost, GORONTALO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo tengah menghadapi persoalan serius terkait status tenaga honorer non-aparatur sipil negara (ASN).
Sebanyak 695 tenaga honorer tercatat tidak masuk dalam database pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Baca Juga: Pemkab Gorontalo Pastikan TPP ASN Tetap Dibayarkan
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Gorontalo, Rifli Katili, menjelaskan bahwa dari total 256 tenaga honorer di Dinas Pertanian, hanya 211 yang masuk database.
Sisanya, sebanyak 29 orang, tidak terdata, sementara 16 orang telah mengikuti seleksi CPNS 2024.
Rifli menyebut, honorer yang masuk database masih diperbolehkan membantu pekerjaan di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
Namun, bagi honorer di luar database, nasib mereka akan bergantung pada kebijakan lebih lanjut dari pemerintah.
Rifli mengungkapkan, solusi sementara telah diusulkan setelah berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB).
Baca Juga: Kodim 1304/Gorontalo Gelar Panen Raya Padi di Bone Bolango, Dukung Ketahanan Pangan Nasional
“Anggaran untuk honorer, baik yang database maupun non-database, sudah dialokasikan dalam APBD 2025,” jelasnya dalam rapat bersama Komisi I dan II DPRD Provinsi Gorontalo, kemarin.
Sebagai langkah antisipasi, mekanisme untuk honorer non-database akan dilakukan melalui sistem outsourcing guna menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Outsourcing menjadi salah satu cara untuk mempertahankan keberlanjutan kerja tenaga honorer,” tutup Rifli.(Mg-02)
Editor : Azis Manansang