Gorontalopost, GORONTALO - Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Meyke Camaru, mempertanyakan keseriusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Menyikapi ketegangan yang terjadi antara Bank SulutGo (BSG) dan Pemerintah Gorontalo.
Baca Juga: Umar Karim Bongkar Data Kominfo Gorontalo, Kalau Bukan dari BPS, Itu Sampah!
Dalam pertemuan kerja dengan jajaran Direksi BSG, ia meminta agar Gubernur Sulut diberi tahu bahwa keputusan RUPSLB 2025 telah memicu kemarahan luas.
Menurut Meyke, keputusan untuk tidak mengakomodasi perwakilan Gorontalo dalam jajaran komisaris BSG bukan hanya melukai keadilan.
Tapi juga telah menciptakan gelombang penarikan dana oleh Pemerintah Provinsi, kabupaten, dan kota di Gorontalo dari bank tersebut.
Langkah ini dianggap sebagai bentuk kekecewaan mendalam atas perlakuan yang diterima.
Politisi Golkar tersebut juga menduga ada motif tersembunyi di balik tidak dilibatkannya wakil Gorontalo.
Ia mencurigai hal ini dilakukan untuk menghindari pengawasan terhadap Direksi dan tata kelola BSG.
Termasuk dalam hal ini adalah pengawasan terhadap tindak lanjut hasil audit, yang selama ini dinilai masih lemah.
Baca Juga: Tiga Daerah di Gorontalo Tarik Dana dari Bank SulutGo, Protes Tak Ada Perwakilan di Komisaris
Meyke menutup pernyataannya dengan peringatan tajam. Jika BSG yang selama ini mengusung slogan “Torang Pe Bank”.
Mulai menunjukkan sikap eksklusif terhadap Gorontalo, maka tidak ada pilihan lain selain menarik saham dan mencari jalan alternatif.
“Lebih baik buru-buru selamatkan dana dan kepentingan daerah,” pungkasnya. (Mg-02)
Editor : Azis Manansang