Gorontalopost, GORONTALO - Dalam pembahasan lanjutan LKPJ Gubernur tahun 2024, nasib Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Gorontalo kembali mencuat sebagai isu penting.
DPRD Gorontalo menilai, sejak era kepemimpinan Gubernur Fadel Muhammad, BUMD tidak lagi menampakkan eksistensinya dalam mendorong perekonomian daerah.
Baca Juga: Ungkap Praktik Kecurangan Obat , Wali Kota Gorontalo Siap Reformasi RS Aloei Saboe
Anggota Pansus LKPJ, Espin Tulie, bahkan menggambarkan kondisi BUMD saat ini seperti filosofi "hidup segan, mati tak mau".
Ia menilai tidak ada keberlanjutan atau upaya revitalisasi sejak lama, padahal BUMD memiliki peran strategis.
Dalam memfasilitasi petani, khususnya dalam pemasaran hasil pertanian seperti jagung.
Lebih memprihatinkan, meski nyaris tanpa kegiatan usaha, BUMD tersebut masih memiliki struktur kepengurusan lengkap, termasuk komisaris dan direktur.
Hal ini disorot oleh Anas Jusuf yang mempertanyakan penggunaan anggaran untuk menggaji pejabat BUMD yang tidak menjalankan fungsi apa pun.
Umar Karim juga menyarankan agar BUMD tersebut dibubarkan demi efisiensi dan penghematan anggaran.
Baca Juga: Bank SulutGo Tawarkan Kursi Direksi untuk Gorontalo, Sofyan Puhi: Harus Diskusi Semua Kepala Daerah
Terutama karena tidak ada kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi daerah.
Menurutnya, mempertahankan lembaga non-aktif sama saja dengan membuang anggaran daerah secara sia-sia.
Menanggapi situasi ini, Sekda Provinsi Gorontalo, Sofian Ibrahim, menyatakan bahwa BUMD memang dalam kondisi ‘antara hidup dan mati’.
Ia mengungkapkan bahwa Gubernur telah membentuk tim kecil untuk membahas masa depan lembaga tersebut secara serius dalam waktu dekat.(MG-02).
Editor : Azis Manansang