Gorontalopost, GORONTALO – Konflik pertambangan di Gorontalo kembali mencuat.
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Masyarakat Peduli Agraria (GEMPA).
Baca Juga: Polemik Tapal Batas Bone Bolango–Kota Gorontalo Memanas, DPRD Gorontalo Siap Bawa ke Kemendagri
Turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Provinsi Gorontalo dan Polda Gorontalo.
Di depan gedung DPRD, massa aksi membakar ban dan mencoba menerobos masuk ruang paripurna.
Untuk menemui Ketua DPRD yang tengah memimpin rapat. Namun upaya itu berhasil dihalau aparat kepolisian yang berjaga ketat.
Dalam orasinya, GEMPA mendesak pemerintah menghadirkan pihak Pani Gold Project guna menuntaskan pembayaran tali asih yang dinilai mandek.
Mereka juga mengecam keras tindakan perusahaan yang melarang aktivitas tambang rakyat di atas lahan masyarakat yang belum dibayarkan haknya.
Tuntutan lain yang disuarakan adalah penghentian seluruh aktivitas perusahaan di Hutan Desa Hulawa serta penolakan perubahan status hutan desa menjadi hutan produksi.
Baca Juga: Ortu Temui Kapolda, Polda Seriusi Kasus Mahasiswi Korban Dugaan Persetubuhan Oknum Polisi
GEMPA juga meminta Kapolda Gorontalo untuk memindahkan Polsubsektor Buntulia dan mencopot Kapolsek yang dianggap berpihak kepada perusahaan.
Tak berhenti di situ, mereka mendesak DPRD dan pemerintah menghentikan seluruh aktivitas Merdeka Cooper Gold sebelum konflik diselesaikan secara menyeluruh.
Aksi tersebut akhirnya mendapat respon. Usai rapat paripurna, massa diterima langsung oleh Gubernur Gorontalo, Ketua DPRD, para wakil ketua, dan sejumlah anggota DPRD Provinsi.
Dalam pertemuan itu, pimpinan daerah berjanji akan mempercepat penyelesaian persoalan IPR (Izin Pertambangan Rakyat) dan WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat) sebagaimana tuntutan masyarakat.(Mg-02).
Editor : Azis Manansang