Gorontalopost, GORONTALO – Suasana ruang sidang paripurna DPRD Provinsi Gorontalo mendadak hangat, saat puluhan kepala desa se-Kabupaten Boalemo.
'
Mendatangi wakil rakyat untuk mengadukan nasib dana desa tahap dua yang hingga kini belum juga dibayarkan oleh pemerintah pusat.
Keterlambatan pencairan dana ini membuat sejumlah program desa terhambat dan menimbulkan keresahan di kalangan perangkat pemerintahan desa.
Kedatangan para kepala desa diterima langsung oleh anggota DPRD lintas komisi dari Daerah Pemilihan Boalemo–Pohuwato.
Diantaranya Anas Jusuf, Manaf Hamzah, Limonu Hipy, Ghalib Lahidjun, dan Mohammad Dzikyan.
Pertemuan yang dipimpin Ghalib Lahidjun tersebut menjadi ajang curhat terbuka bagi para kades yang juga menyuarakan persoalan lain.
Mulai dari macetnya program Koperasi Merah Putih, belum cairnya insentif, hingga masalah infrastruktur di wilayah pedesaan.
Menanggapi keluhan tersebut, Anas Jusuf menegaskan bahwa DPRD akan segera menindaklanjuti aspirasi para kepala desa dengan melakukan komunikasi intensif dengan instansi terkait.
“Untuk dana desa tahap dua, kami akan bahas bersama Dinas Sosial dan PMD, dan juga akan kami sampaikan langsung ke Menteri Desa.Karena kebetulan minggu depan ada Bimtek partai,” ungkap Anas.
Ia berharap permasalahan ini bisa segera menemukan titik terang agar kegiatan pembangunan desa tidak mandek.
Selain itu, DPRD juga menyoroti polemik terkait Koperasi Merah Putih, terutama soal janji jaminan 30 persen yang disebut tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.
Salah satu kepala desa mengaku, pada saat bimbingan teknis hal tersebut dijanjikan.
Namun ketika dikonfirmasi ke pihak perbankan Himbara, tidak ada kebijakan seperti yang disampaikan sebelumnya
Terkait keluhan infrastruktur dan penanganan banjir, Anas menilai perlu ada komunikasi lebih lanjut dengan Balai Wilayah Sungai Sulawesi (BWSS) II.
Agar langkah yang diambil bisa bersifat solutif, bukan sekadar reaktif. “Kami memahami kondisi keuangan saat ini memang berat.
Tapi kita akan dorong agar program penanganan banjir dan perbaikan infrastruktur tetap jalan, meski dengan anggaran terbatas,” pungkasnya.
DPRD menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi para kepala desa sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pembangunan di tingkat akar rumput.(Mg-02).
Editor : Azis Manansang