Gorontalopost, JAKARTA - Komisi Informasi Pusat (KIP) memberikan tanggapan tegas atas pernyataan
Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Gorontalo yang meragukan hasil evaluasi keterbukaan informasi publik.
Baca Juga: Perebutan Kursi Ketua DPW PKB Gorontalo Mengerucut, Lima Nama Masuk Radar DPP
KIP menegaskan bahwa penilaian terhadap Provinsi Gorontalo dilakukan melalui monitoring dan evaluasi (Monev) yang komprehensif, bukan sekadar administratif.
Anggota KIP Pusat, Rospita Vici Paulyn, mengungkapkan bahwa skor keterbukaan informasi Gorontalo mengalami penurunan drastis dalam tiga tahun terakhir.
Pada 2023, Gorontalo mencatat nilai 85,98, kemudian turun menjadi 75,08 di 2024, dan anjlok tajam menjadi 14,95 pada tahun 2025.
“Angka tersebut menempatkan Gorontalo sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang nilainya berada di bawah 50,” ujar Rospita.
Ia menilai kondisi ini sebagai sinyal kuat lemahnya tata kelola keterbukaan informasi di tingkat provinsi.
Rospita menyayangkan pernyataan Kadis Kominfotik Gorontalo yang menyebut evaluasi KIP hanya bersifat administrasi.
Baca Juga: Pembangunan Masjid Raya Islamic Center Gorontalo Resmi Dimulai, Donasi Tembus Rp 3 Miliar
Menurutnya, Kominfo justru memegang peran strategis sebagai PPID utama yang bertanggung jawab membina seluruh OPD hingga kabupaten dan kota.
Ia menjelaskan, Monev KIP menilai berbagai indikator penting, mulai dari pengumuman informasi publik,
ketersediaan dokumen, pengelolaan website, transparansi pengadaan barang dan jasa, hingga dukungan kelembagaan.
“Nilai 14,95 menunjukkan fungsi PPID utama tidak berjalan optimal,” tegasnya.(Mg-02).
Editor : Azis Manansang