Gorontalopost, GORONTALO - Di balik agenda monitoring, terselip kritik kreatif DPRD terhadap pola kebijakan pangan daerah yang selalu berulang setiap Desember.
DPRD menilai pemerintah kerap bereaksi saat masalah sudah meledak di publik, bukan sebelum percikan muncul.
Baca Juga: DPRD Tolak Efisiensi di Kantor Penghubung, Fikram : Ini Soal Wibawa Daerah, Bukan Hemat Anggaran
Nataru 2025 dianggap sebagai alarm tahunan yang seharusnya sudah punya SOP permanen, bukan agenda dadakan berbaju koordinasi.
Pedagang Pasar Selasa Kabila pun jadi saksi bahwa “harga lebih cepat berlari dari surat edaran”.
Kenaikan harga selalu terasa lebih dulu di lapak, sementara kebijakan baru muncul setelah jadi perbincangan publik.
Inilah yang disebut DPRD sebagai ironi klasik yang harus tamat sebelum 2026 dimulai.
Kutipan satire diubah untuk menegaskan angle kritik. “Setiap Desember, harga itu bangun duluan.
Masalahnya, pemerintah masih stretching, belum lari. 2026 harus beda cerita,” ujar Ridwan Monoarfa dengan gaya analogi olahraga.
Kritik ini mendorong pemerintah lebih lincah menghadapi pola musiman. Wakil Ketua DPRD ini menambahkan,
Baca Juga: Virtual Command Center Nataru, Gorontalo Perkuat Sinergi Keamanan dan Mitigasi Bencana
“Kalau operasi pasar baru muncul saat rakyat sudah teriak, itu bukan intervensi. Itu trailer yang rilis setelah film tamat," ucapnya.
Pernyataan ini menohok pola kebijakan yang dinilai kurang antisipatif, terutama pada aspek distribusi dan kontrol penimbunan.
DPRD menutup kritiknya dengan harapan tegas.
“Kami ingin 2026 itu pemerintah yang pegang remote harga, bukan harga yang pegang remote pemerintah,” tutup Ridwan.
Kritik kreatif ini akhirnya menjadi pesan serius pangan bukan soal momen seremoni,
tapi soal ritme kebijakan yang konsisten, cepat, dan tidak terlambat.(Mg-02).
Editor : Azis Manansang