GORONTALOPOST- Pemerintah Provinsi Gorontalo akhirnya memberikan penjelasan terkait perkembangan 97 blok Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang telah ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Penjelasan ini disampaikan menyusul munculnya pertanyaan masyarakat mengenai alasan baru 10 blok yang dapat digunakan penambang lokal untuk pengurusan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
Menurut penjelasan Pemerintah Provinsi Gorontalo, proses pengelolaan WPR membutuhkan sejumlah tahapan administrasi dan dokumen teknis sebelum dapat dimanfaatkan secara resmi oleh masyarakat penambang.
Wardoyo menjelaskan bahwa Provinsi Gorontalo pertama kali mendapatkan penetapan 63 blok WPR dari Menteri ESDM pada tahun 2022. Jumlah tersebut kemudian bertambah menjadi 97 blok pada tahun 2026.
Ia menerangkan, IPR yang sebelumnya terbit untuk Koperasi Produsen Cahaya Sinergi Dengilo merupakan bagian dari proses yang telah dimulai sejak 2022. Dokumen pendukungnya telah disusun oleh Kementerian ESDM pada 2024 dan disahkan pada 2025, sementara Dinas ESDM Provinsi Gorontalo melanjutkan penyusunan dokumen reklamasi dan pascatambang.
“Kepmen 71 tahun 2026 diterapkan lagi 97 blok termasuk 10 blok yang sudah ada kelengkapan dokumen tadi berarti masih ada 2 PR bagi pemerintah provinsi yakni menyusun dokumen pengelolaan WPR yang nanti disahkan oleh Kementrian ESDM dan menyusun dokumen reklamasi dan pascatambang,” jelas Wardoyo.
Pemerintah Provinsi Gorontalo juga memprioritaskan pengurusan 14 blok tambahan pada tahun ini. Sebanyak 11 blok berada di Kabupaten Bone Bolango, dua blok di Kabupaten Gorontalo, dan satu blok di Kabupaten Gorontalo Utara.
Editor : Priska Watung