Gorontalopost, GORONTALO – Kebijakan efisiensi yang mengguncang pengelolaan keuangan sejumlah daerah tidak membuat Pemerintah Provinsi Gorontalo kehilangan ruang gerak.
Pemprov justru melakukan penataan ulang prioritas agar kebutuhan pemerintahan tetap dapat dibiayai di tengah keterbatasan anggaran.
Cara Pemprov Gorontalo menjaga kondisi fiskal terlihat dari sejumlah keputusan yang menitikberatkan pada efektivitas belanja.
Baca Juga: Pemkab Boalemo dan BPJS Cocokkan Data Peserta, Lahmudin Minta Jangan Sampai Warga Kehilangan Akses K
Gubernur Gusnar Ismail memilih mengutamakan program yang memberikan manfaat langsung,
sekaligus memangkas pendekatan yang membutuhkan biaya besar ketika tersedia alternatif yang lebih murah.
Sektor peternakan menjadi salah satu gambaran. Alih-alih mengalokasikan anggaran besar untuk bantuan sapi,
pemerintah mengoptimalkan inseminasi buatan untuk meningkatkan populasi ternak.
Sasaran program tetap sama, namun metode yang digunakan disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.
Saat menyerahkan Ranperda Perubahan APBD 2026 pada Paripurna ke-100 DPRD, Rabu pekan lalu, Gusnar menilai kebijakan tersebut merupakan bentuk optimalisasi.
Menurutnya, ketika harga sapi cukup tinggi sementara kemampuan anggaran terbatas,
inseminasi buatan menjadi pilihan rasional untuk tetap menjalankan program peningkatan populasi sapi.
Baca Juga: Cegah 3C dan Gangguan Kamtibmas, URC Polres Pohuwato Sisir Tempat Hiburan di Marisa
Pola serupa diterapkan dalam perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Pemprov Gorontalo tidak menggelar resepsi malam yang disertai konser musik dan jamuan makan.
Pilihan tersebut memperlihatkan bahwa kegiatan seremonial ditempatkan di bawah kebutuhan anggaran yang dianggap lebih mendesak.
Dari sisi fiskal, Gorontalo juga menunjukkan kemampuan bertahan.
Pada 2027, provinsi ini tidak termasuk daerah yang memerlukan tambahan TKD untuk sekadar memenuhi pembayaran gaji dan tunjangan PPPK.
Tambahan sekitar Rp8 miliar yang akan diterima hanya merupakan selisih kurang salur DBH tahun 2024.
Gusnar menyebut kondisi tersebut sebagai gambaran bahwa Gorontalo masih mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah melalui kapasitas fiskalnya sendiri.
Kemandirian itu, menurut dia, menjadi modal penting untuk menghadapi tekanan anggaran di tengah kebijakan efisiensi.
Di sisi legislasi anggaran, DPRD Gorontalo telah menyelesaikan Paripurna tingkat II pembahasan Perubahan APBD 2026 pada Selasa.
Setelah tahap tersebut, Pemprov tinggal menunggu persetujuan Mendagri sebelum anggaran perubahan dapat dilaksanakan.
Baca Juga: Tiga Madrasah di Gorontalo Dapat Kado Kemerdekaan, Resmi Terima Izin Operasional
Angka-angka dalam APBD Perubahan menunjukkan adanya perubahan cukup signifikan.
Pendapatan daerah meningkat Rp13 miliar dari Rp1,537 triliun menjadi Rp1,550 triliun.
PAD bertambah Rp10 miliar menjadi Rp450,637 miliar, sedangkan komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah naik Rp3 miliar menjadi Rp3,4 miliar.
Sementara itu, belanja daerah melonjak Rp157,268 miliar dari Rp1,621 triliun menjadi Rp1,778 triliun.
Pada pos pembiayaan, penerimaan meningkat Rp149,27 miliar menjadi Rp249,75 miliar.
Pengeluaran pembiayaan juga bertambah Rp 5 miliar menjadi Rp 21,94 miliar, dengan pembiayaan netto setelah perubahan tercatat Rp 227,81 miliar.(Mg-02).
Editor : Azis Manansang