Gorontalopost, GORONTALO – Kemarau panjang mulai menekan ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah Provinsi Gorontalo.
Pemerintah daerah pun mengambil langkah cepat dengan menyiapkan pembangunan sumur bor sebagai sumber air alternatif bagi masyarakat yang terdampak kekeringan.
Kondisi tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan dalam rapat Forkopimda di Restoran Angelato, Kota Gorontalo.
Baca Juga: Pelayanan Prima Jadi Komitmen Sutan Raja Hotel Manado Layani Tamu dan Kebutuhan MICE
Rapat tersebut menghasilkan kesepakatan untuk menetapkan Provinsi Gorontalo dalam status tanggap darurat kekeringan.
Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyebut keputusan itu tidak terlepas dari kondisi di sejumlah kabupaten serta prediksi BMKG mengenai panjangnya periode kering.
Berdasarkan informasi BMKG, kekeringan diperkirakan masih berlangsung hingga pertengahan November 2026.
“Situasi kekeringan yang kita hadapi sudah memenuhi dasar untuk menetapkan status tanggap darurat di tingkat provinsi.
Tiga kabupaten telah berada pada status siaga dan satu daerah sudah tanggap darurat,” kata Gusnar.
Ia mengatakan, ancaman kekeringan harus dihadapi secara bersama-sama. Pemerintah bersama unsur Forkopimda akan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama akses terhadap air bersih.
Kondisi cuaca juga diperkirakan belum sepenuhnya berubah dalam waktu dekat. Hujan yang mungkin turun selama periode tersebut
diprediksi hanya terjadi di sebagian wilayah sehingga belum mampu mengatasi persoalan kekeringan secara menyeluruh.
Baca Juga: Pertumbuhan Kredit BRI Capai 16,2%, NPL Turun dan Kualitas Aset Makin Kuat
Ancaman lain yang turut menjadi perhatian adalah kebakaran lahan dan hutan. Kapolda Gorontalo Irjen Pol Widodo
meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan karena kondisi lingkungan yang kering membuat risiko kebakaran semakin tinggi.
Ia secara khusus mengingatkan warga agar tidak sembarangan membakar sampah. Jika pembakaran tidak dapat dihindari, api harus terus dipantau hingga benar-benar padam.
“Jangan sampai api dari pembakaran sampah ditinggalkan dalam keadaan masih menyala. Lebih penting lagi, pembukaan lahan atau hutan dengan cara membakar tidak boleh dilakukan karena ada konsekuensi pidananya,” ujar Widodo.
Widodo juga mengimbau masyarakat mengurangi penggunaan air yang tidak diperlukan.
Menurutnya, keterbatasan sumber air harus diantisipasi sejak sekarang agar kebutuhan masyarakat tetap dapat dipenuhi selama musim kemarau.
Untuk memperkuat ketersediaan air, pemerintah akan menyiapkan sumur bor di sejumlah lokasi.
Fasilitas ini diproyeksikan menjadi sumber air cadangan, khususnya bagi daerah yang mengalami dampak kekeringan cukup berat.
Pembangunan sumur bor tersebut akan melibatkan koordinasi lintas lembaga. Kejaksaan Tinggi Gorontalo akan turut mengawasi proses pembangunan,
sedangkan BWS telah menyiapkan anggaran untuk mendukung program penyediaan sumber air tersebut.
Lokasi pembangunan nantinya ditentukan melalui koordinasi pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan para bupati.
Wilayah dengan kebutuhan air bersih paling mendesak akan menjadi pertimbangan dalam menentukan titik pembangunan.
Dengan status tanggap darurat yang telah disepakati, pemerintah berharap penanganan kekeringan dapat dilakukan lebih cepat dan terarah.
Penyediaan sumber air alternatif menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga masyarakat tetap memiliki akses air bersih di tengah ancaman kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga November.(Mg-02).
Editor : Azis Manansang