Gorontalopost, GORONTALO – Polemik cagar budaya rumah jawatan Kepala Kantor Pos Gorontalo menyeret nama Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail.
Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea sebelumnya menuding Gusnar memengaruhi Menteri Kebudayaan Fadli Zon dalam persoalan pembongkaran bangunan yang diduga cagar budaya tersebut.
Gusnar memilih menjawab tudingan itu dengan membeberkan kronologi pertemuannya dengan Fadli Zon. Dalam rapat paripurna DPRD Gorontalo, Senin (7/9/2026).
Baca Juga: Ismet Mile Kejar APBD 2027 Rampung November, Stunting dan Kemiskinan Jadi Prioritas
Ia memastikan bahwa tidak ada agenda dirinya untuk memengaruhi Menteri Kebudayaan mengenai persoalan rumah jawatan tersebut.
Menurut Gusnar, pertemuan pertama dengan Fadli Zon setelah politikus tersebut menjabat Menteri Kebudayaan berlangsung pada 25 Oktober 2025.
Pertemuan itu terjadi sebelum polemik rumah jawatan Kepala Kantor Pos Gorontalo menjadi persoalan yang mencuat ke publik.
Sementara pertemuan kedua berlangsung beberapa minggu terakhir. Gusnar mengatakan, agenda utama pertemuan tersebut justru berkaitan dengan perjuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo mengusulkan HB. Jassin dan dr. Aloei Saboe sebagai Pahlawan Nasional.
Posisi Fadli Zon sebagai Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (DGTK) membuat pembahasan mengenai usulan tersebut menjadi penting.
Dewan tersebut memiliki peran dalam proses pengkajian gelar Pahlawan Nasional sebelum keputusan akhir ditetapkan Presiden RI.
Gusnar menjelaskan, setelah dirinya menyampaikan pemaparan mengenai calon pahlawan nasional dari Gorontalo, pembicaraan kemudian bergeser. Justru Fadli Zon yang terlebih dahulu menanyakan persoalan yang sedang ramai di Gorontalo.
Saat itu, Gusnar mengaku belum mengetahui isu yang dimaksud oleh Fadli Zon. Menteri Kebudayaan kemudian mengarahkan pembahasan kepada jajaran Direktorat Jenderal dan direktorat terkait untuk mendapatkan penjelasan mengenai persoalan cagar budaya tersebut.
Baca Juga: Walikota Gorontalo Adhan Dambea Klarifikasi Alasan Tak Hadir Panggilan Polda Sedang di Luar Kota
Dari pembicaraan itu, Gusnar menyebut pandangan mengenai pentingnya pelestarian cagar budaya disampaikan oleh Fadli Zon.
Menurutnya, Menteri Kebudayaan memandang keberadaan bangunan bersejarah tidak sekadar menyangkut fisik bangunan, tetapi juga berkaitan dengan sejarah dan ingatan kolektif bangsa.
Dalam komunikasi tersebut, Gusnar juga mengaku mendapatkan arahan untuk melakukan rekonstruksi cagar budaya jika anggaran yang diperlukan telah disiapkan.
Tak hanya rumah jawatan Kepala Kantor Pos Gorontalo, Benteng Otanaha turut dibahas. Gusnar menjelaskan bahwa Benteng Otanaha juga berstatus cagar budaya, tetapi proses penanganannya belum dilakukan karena masih ada sejumlah bangunan tambahan di kawasan tersebut.
Ia menyebut Fadli Zon telah menyampaikan bahwa dukungan anggaran untuk penanganan Benteng Otanaha tersedia.
Gusnar kemudian menjawab tudingan bahwa dirinya sengaja membangun popularitas dari persoalan cagar budaya. Ia mengatakan, apabila memang ingin menjadikan isu tersebut sebagai panggung publik, dirinya bisa saja menggelar konferensi pers saat masih berada di Jakarta.
Namun, langkah itu tidak dipilihnya. Gusnar mengaku lebih nyaman bekerja terlebih dahulu tanpa mengumumkan seluruh rencana pemerintah kepada masyarakat sebelum hasilnya terlihat.
Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah tidak semestinya memberikan janji atas sesuatu yang masih bergantung pada sejumlah persyaratan. Karena itu, ia lebih memilih menyampaikan target sebagai harapan yang harus diperjuangkan bersama.
Bagi Gusnar, realisasi sebuah rencana membutuhkan kerja keras serta pemenuhan berbagai ketentuan yang menjadi dasar pelaksanaannya.
Dengan penjelasan tersebut, Gusnar kembali membantah bahwa dirinya telah memengaruhi Fadli Zon dalam polemik cagar budaya rumah jawatan Kepala Kantor Pos Gorontalo.
Ia menegaskan persoalan itu dibicarakan karena Menteri Kebudayaan sendiri yang terlebih dahulu mengangkat isu cagar budaya dalam pertemuan mereka.(Mg-02).
Editor : Azis Manansang