Gusnar Ismail Hadapi APBD Gorontalo 2027 Rp 1,2 Triliun, Ruang Fiskal Makin Kecil Pemprov Dituntut S

Azis Manansang • Dipublikasikan Rabu, 16 September 2026 | 12:59 WIB

 

Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail saat mengikuti Rapat Paripurna DPRD Gorontalo dalam pembahasan Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2027.(F:Diskominfotik)
Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail saat mengikuti Rapat Paripurna DPRD Gorontalo dalam pembahasan Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2027.(F:Diskominfotik)

Gorontalopost, GORONTALO — Pemerintah Provinsi Gorontalo harus bekerja dengan ruang fiskal yang semakin sempit pada 2027. 

APBD tahun depan diproyeksikan berada di angka sekitar Rp1,2 triliun, sehingga 
pemerintah dituntut semakin selektif menentukan program pembangunan.

Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengatakan keterbatasan anggaran tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan pembangunan.

Baca Juga: Rum Pagau Cek Langsung 20 Sekolah di Paguyaman, Revitalisasi 82 Sekolah Telan Rp100 Miliar 

Sebaliknya, kondisi fiskal yang terbatas harus dijawab dengan memilih program yang  benar-benar prioritas dan memiliki dampak strategis.

Hal tersebut disampaikan Gusnar saat mengikuti Rapat Paripurna DPRD Gorontalo dalam  pembahasan Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2027, Senin (14/9/2026).

Berdasarkan proyeksi pemerintah, pendapatan daerah 2027 bersumber dari PAD sekitar  Rp 407 miliar, pendapatan transfer sekitar Rp 797 miliar, serta lain-lain pendapatan  daerah yang sah sekitar Rp 400 juta.

Nilai tersebut belum memasukkan potensi pendapatan yang berasal dari iuran 
pertambangan rakyat dan dana bagi hasil pertambangan. 

Kedua sektor itu masih menjadi salah satu ruang yang akan dioptimalkan pemerintah  untuk memperkuat pendapatan daerah.

Gusnar menggambarkan kondisi fiskal Gorontalo yang mengalami tren penurunan. APBD  yang pada 2024 mencapai Rp 1,9 triliun turun menjadi Rp 1,8 triliun pada 2025, 

kemudian Rp 1,6 triliun pada 2026 dan kembali diproyeksikan turun menjadi Rp1,2 
triliun pada 2027.

“Penurunan transfer ke daerah membuat kita harus semakin cermat mengelola anggaran. 

Dengan kondisi seperti ini, yang paling penting adalah menentukan program mana yang  benar-benar dibutuhkan masyarakat dan memberikan hasil,” ungkap Gusnar.

Kendati demikian, pemerintah tetap mempertahankan target pembangunan dalam RPJMD  2027. 

Pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 5,74 persen, sementara kemiskinan 
diharapkan turun menjadi 12,78 persen.

Pada saat yang sama, Pemprov Gorontalo menargetkan tingkat pengangguran terbuka  berada pada angka 2,95 persen dan IPM mencapai 74,1.

Target tersebut diakui cukup menantang jika dibandingkan dengan kemampuan anggaran   yang tersedia. 

Namun, Gusnar optimistis program pembangunan yang dirancang secara lebih fokus dapat 
menjadi instrumen untuk mengejar indikator tersebut.

“Target pembangunan memang cukup tinggi jika melihat kemampuan APBD kita. Tetapi kami tetap optimistis karena strategi tahun depan akan diarahkan pada program-program yang spesifik dan mempunyai nilai strategis,” ujar Gusnar.

Sektor infrastruktur dan pendidikan menjadi bagian penting dari prioritas pembangunan 2027. 

Pemerintah juga akan mendorong modernisasi pendidikan menengah kejuruan agar lulusan  memiliki kemampuan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Selain pendidikan dan infrastruktur, pembangunan akan diarahkan pada pengembangan  permukiman, pertanian, serta hilirisasi sektor peternakan dan perikanan.

Baca Juga: Dentuman Keras Guncang Gorontalo Dini Hari, BRIN Ungkap Dugaan Meteor Berukuran 10 Meter

Kebijakan tersebut diharapkan tidak hanya menyelesaikan kebutuhan pembangunan dasar,  tetapi juga menciptakan aktivitas ekonomi baru. 

Hilirisasi menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas daerah  sebelum dipasarkan.

Di tengah tekanan dari sisi belanja, pemerintah juga berupaya memperbesar kapasitas  pendapatan. Salah satu potensi yang menjadi perhatian adalah sektor pertambangan  rakyat.

Gusnar menyebut sejumlah wilayah pertambangan rakyat di Gorontalo masih dalam 
tahapan pengusulan serta penyelesaian dokumen dengan pemerintah pusat.

Jika proses tersebut berjalan sesuai harapan, potensi iuran pertambangan rakyat dan dana  bagi hasil pertambangan dapat menjadi tambahan sumber pendapatan bagi daerah.

Pemerintah Provinsi Gorontalo kini dituntut memastikan setiap rupiah dalam APBD 2027  digunakan secara efektif. 

Dengan anggaran yang lebih kecil, pilihan program harus semakin tajam agar target 
pembangunan tetap dapat dicapai.

Gusnar menegaskan bahwa arah pembangunan 2027 akan lebih menitikberatkan pada  program yang memiliki dampak langsung dan strategis bagi masyarakat.(Mg-02).

Editor : Azis Manansang
Gorontalo APBD PEMPROV GORONTALO Gusnar Ismail anggaran daerah