Gorontalopost, GORONTALO — Masa depan ekonomi Gorontalo dinilai tidak boleh
tenggelam di tengah polemik kepemimpinan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Gorontalo.
Pesan tersebut mengemuka dalam diskusi Suara Kampus Mobile yang digelar di
Hungrypedia Kota Gorontalo, Rabu (16/9/2026).
Baca Juga: Sri Mulyani Lalijo Bawa Nama Bone Bolango ke Forum LTKL 2026, Pimpin Sidang Presidium Nasional
Forum itu secara khusus membahas “Gonjang-Ganjing Calon Ketua Kadin Provinsi
Gorontalo dalam Menyiapkan Talenta Daerah untuk Industri Masa Depan.”
Sahmin Madina bertindak sebagai moderator dalam diskusi yang menghadirkan H.
Ramdan Datau, S.IP., M.AP., Jasin Mohammad, SE., MPA., Feryanto Koniyo, ST., dan Dr. Zamrony Abdusamad, SH., MH.
Di tengah pembahasan, forum justru banyak menyinggung persoalan administratif dan legitimasi organisasi.
Kondisi tersebut kemudian dikritisi Hendrawan Dwikarunia Datukramat, S.Farm., CMSL., CSDP., CMC., aktivis sekaligus mantan Presiden BEM UNG 2023.
Hendrawan menilai perdebatan mengenai pengakuan, izin dan klaim dukungan dalam dinamika pemilihan Kadin jangan sampai menggeser pembahasan mengenai persoalan ekonomi yang dihadapi masyarakat.
Menurutnya, Kadin memiliki mandat sebagai wadah dunia usaha dan dasar hukumnya berasal dari UU Nomor 1 Tahun 1987.
Dalam praktik kelembagaan, Kadin juga diposisikan sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan ekonomi.
“Yang perlu dikedepankan sekarang adalah bagaimana Kadin memberi kontribusi bagi ekonomi daerah.
Baca Juga: BBM Langka, Brigif Terkendala Lahan hingga Malaria Naik, Rum Pagau Gelar Rapat Forkopimda
Perbedaan internal seharusnya diselesaikan melalui koordinasi dan komunikasi, bukan dibiarkan menghabiskan energi organisasi,” kata Hendrawan.
Ia secara khusus mempertanyakan argumentasi yang mengaitkan keberadaan Kadin dengan kewajiban meminta izin kepada pemerintah daerah.
Hendrawan berpandangan, koordinasi antara Kadin dan pemerintah memang penting, tetapi menurutnya hal itu tidak serta-merta menjadikan Kadin sebagai bagian dari struktur pemerintahan.
Pernyataan lain yang menjadi perhatiannya adalah penilaian terhadap kepengurusan Kadin saat ini yang disebut sebagai “gagal total”.
Hendrawan meminta setiap penilaian terhadap kinerja organisasi didasarkan pada ukuran yang objektif.
Ia menilai kepengurusan yang baru berjalan perlu diberikan ruang untuk menunjukkan program dan kinerjanya sebelum dilakukan evaluasi menyeluruh.
“Jangan menggunakan label gagal tanpa terlebih dahulu menunjukkan indikatornya.
Kalau memang ada kekurangan, mari ukur berdasarkan kinerja dan program, sehingga kritik yang disampaikan benar-benar membangun,” ujarnya.
Dalam pandangan Hendrawan, pemerintah daerah dan Kadin seharusnya membangun hubungan yang saling membutuhkan.
Kadin dapat memberikan masukan dari perspektif dunia usaha, sementara pemerintah memiliki kewenangan dalam menciptakan kebijakan dan ekosistem yang mendukung aktivitas ekonomi.
Ia pun menyinggung pengalaman Kadin DKI Jakarta yang menurutnya menunjukkan bagaimana organisasi dunia usaha dapat berperan dalam membantu pemerintah menghadapi berbagai persoalan ekonomi dan publik.
Baca Juga: Dinkes Gorontalo Sikapi Laporan, Suami Pergoki Istri Bersama Direktur RS di Limba B
“Hubungan Kadin dan pemerintah seharusnya berjalan dalam semangat kemitraan.
Kadin bisa menjadi problem solver bagi persoalan ekonomi, sementara pemerintah
menjadi mitra dalam menciptakan ruang usaha yang kondusif,” tuturnya.
Hendrawan selanjutnya meminta seluruh pihak menghormati proses musyawarah Kadin di tingkat kabupaten dan kota.
Figur-figur yang telah dipilih melalui mekanisme organisasi, menurut dia, perlu dihormati agar polemik tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan.
Fokus berikutnya, kata dia, adalah menyiapkan Musprov Kadin Gorontalo.
Ia berharap Musprov tidak sekadar menjadi forum memilih ketua, tetapi juga menjadi ruang adu gagasan mengenai arah ekonomi Gorontalo.
Persoalan tenaga kerja, pengangguran, UMKM, investasi dan daya saing daerah dinilai perlu ditempatkan sebagai agenda utama.
Soal figur pemimpin, Hendrawan menyebut aspek visi dan integritas perlu menjadi
perhatian.
Ia juga menyampaikan pandangan bahwa calon pemimpin Kadin harus memiliki rekam jejak yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menyisakan persoalan yang dapat mengganggu kepercayaan terhadap organisasi.
“Kita membutuhkan pemimpin Kadin yang punya visi dan integritas. Pemimpin yang
terpilih harus mampu menjaga marwah organisasi sekaligus menjawab kebutuhan dunia usaha dan masyarakat,” tegasnya.
Hendrawan mengatakan generasi muda dan masyarakat kecil tidak membutuhkan
pertarungan kepentingan yang berkepanjangan.
Mereka, menurutnya, lebih membutuhkan dampak nyata berupa kesempatan kerja,
pertumbuhan usaha dan penguatan ekonomi keluarga.
Karena itu, ia mengajak para pemangku kepentingan Kadin menghentikan perdebatan yang tidak produktif dan mengarahkan organisasi pada kerja konkret.
“Tantangan ekonomi Gorontalo ada di depan mata. Kita perlu menciptakan lapangan kerja, menekan pengangguran dan memperkuat UMKM.
Karena itu, Kadin harus kembali berbicara tentang kerja dan gagasan, bukan terus terjebak dalam polemik,” pungkasnya.(Mg-02).
Editor : Azis Manansang