Gorontalopos.Id, GORONTALO – Kebijakan Penjabat Gubernur Gorontalo, Ismail Pakaya melarang pelaksanaan acara wisuda bagi kelulusan siswa SMA, SMK, dan SLB.
Menuai dukungan dan respon positif dari masyarakat Gorontalo.
"Ternyata Penjagub Ismail Pakaya yang masih baru menjabat dan hanya diangkat.
Lebih peka dibanding kepala daerah lainnya yang diangkat melalui suara rakyat dalam pemilihan,"ungkap politisi Umar Karim dalam statusnya.
Dukungan lainnya datang dari masyarakat terutama orang tua murid, yang menilai kebijakan tersebut sangat meringankan beban mereka.
"Kami setuju dengan kebijakan Penjagub karena kebijakan ini membantu meringakan beban orang tua murid.
Mungkin bagi mereka yang ekonominya mapan hal ini tidak menjadi masalah.
Tapi bagi kami yang hidup hanya dengan pas-pasan tentu hal ini sangat membantu. Terima kasih Pak Penjagub,"ucap Noku warga Kabila Bone Bolango.
Baca Juga: 17 Orang Bunuh Diri di Gorontalo, Wabup Bone Bolango Dorong Dinsos dan Dikbud Lakukan...
Adapun sebelumnya fenomena pelaksanaan acara wisuda bagi kelulusan siswa menjadi perhatian serius Penjabat Gubernur Gorontalo, Ismail Pakaya.
Ia dengan tegas melarang SMA, SMK, dan SLB yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi untuk melaksanakan
wisuda kelulusan siswa Kelas XII.
“Bagi yang baru mau melaksanakan, saya minta dibatalkan saja walaupun sudah disepakati oleh komite.
Kembalikan uang yang sudah dikumpulkan dari orang tua siswa. Khusus untuk SMA, SMK, SLB yang masih melakukan wisuda.
Mohon maaf kepala sekolahnya akan saya beri sanksi,” tegas Penjagub Ismail pada rapat secara daring. Dengan seluruh Kepala SMA, SMK, dan SLB se-Provinsi Gorontalo, selasa (20/6/2023).
Baca Juga: Sebanyak 743 PPPK Tenaga Guru dan Nakes Gorontalo Utara Resmi Terima SK
Ismail mengatakan, pada saat rapat komite sekolah untuk pengambilan keputusan pelaksanaan wisuda, banyak orang tua yang hanya diam.
Mereka baru mengeluh setelah pulang ke rumah, karena merasa malu menyampaikan tidak mampu membayar sumbangan pada rapat komite.
“Pada rapat komite banyak orang tua yang diam, dan mereka itulah yang tidak setuju.
Saya yakin para kepala sekolah tahu kondisi itu, cuma kita saja yang pura-pura tidak tahu,” ujarnya.
Baca Juga: Lomba Puskesmas Berprestasi Tingkat Provinsi Puskesmas Pangi Wakili Boalemo
Staf Ahli Bidang Sosial, Politik dan Kebijakan Publik Kemenaker RI itu mengatakan.
Ia banyak menerima pesan dari orang tua siswa yang merasa keberatan dengan pelaksanaan wisuda di sekolah.
Oleh karena itu, Penjagub Ismail meminta para kepala sekolah secara terbuka melarang pengumpulan dana untuk pelaksanaan wisuda kelulusan.
“Kita ini baru selesai pandemi COVID-19 yang mengakibatkan kesulitan ekonomi.
Jadi jangan ada tambahan beban yang memberatkan orang tua,” tutup Penjagub Ismail.(zis/Kmfo).
Editor : Azis Manansang