Gorontalopost.Id, GORONTALO - Bupati Bone Bolango dua periode, Hamim Pou jadi bupati paling tajir atau terkaya se-Gorontalo. Hal tersebut sesuai data elektronik Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (e-LHKPN).
Melalui e-LHKPN yang dirlis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui elhkpn.kpk.go.id, harta kekayaan Hamim Pou melampauai harta Wali Kota Gorontalo Marten Taha dan Pj Gubernur Gorontalo saat ini, Ismail Pakaya.
Baca Juga: Momen Bahagia Tahanan Narkoba Menikahi Kekasihnya di Polresta Gorontalo Kota
Bukan hanya memiliki harta kekayaan terbanyak, Hamim juga sesuai LHKPN tahun 2022, tercatat tak memiliki hutang sama sekali.
Berikut rincian kekayaan Hamim Pou berdasarkan e-LHKPN tahun 2022 yang dikutip dari LHKPN per Senin 17 Juli 2023.
Baca Juga: Tim Kemensos RI Sidak Penyaluran PKH dan PKM Pohuwato
Sebelumnya diketahui, setiap penyelenggara negara diwajibkan melapor dan mengumumkan harta kekayaannya.
Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Adapun laporan harta kekayaan Hamim Pou dilaporan pada 27 Januari 2023 untuk periode tahun 2022.
Baca Juga: Kloter 26 Tiba Makasar 24 Juli Pemulangan Jemaah Haji Gorontalo Dibahas Lintas Sektor
BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
I. DATA PRIBADI
1. Nama : HAMIM POU
2. Jabatan : BUPATI
3. NHK : 138359
Baca Juga: 11 Hari di Gelarnya Operasi Patuh Otanaha 2023 Tindak Kenderaan di Dominasi Odol
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 6.680.927.000
1. Tanah Seluas 10611 m2 di KAB / KOTA BONE BOLANGO, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
2. Tanah Seluas 1190 m2 di KAB / KOTA BONE BOLANGO, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
3. Tanah Seluas 1716 m2 di KAB / KOTA BONE BOLANGO, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
4. Tanah Seluas 10000 m2 di KAB / KOTA BOLAANG MONGONDOW, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
5. Tanah Seluas 30000 m2 di KAB / KOTA BOLAANG MONGONDOW, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
Baca Juga: 11 Hari di Gelarnya Operasi Patuh Otanaha 2023 Tindak Kenderaan di Dominasi Odol
6. Tanah Seluas 10000 m2 di KAB / KOTA BOLAANG MONGONDOW SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
7. Tanah Seluas 60000 m2 di KAB / KOTA BOLAANG MONGONDOW SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
8. Tanah Seluas 69700 m2 di KAB / KOTA BOLAANG MONGONDOW SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 174.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 720 m2/384 m2 di KAB / KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 1507 m2/222 m2 di KAB / KOTA BONE BOLANGO, HASIL SENDIRI Rp. 135.927.000
11. Tanah Seluas 169 m2 di KAB / KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
Baca Juga: Pornas Korpri ke-XVI Dua Medali Dipersembahkan Cabor Gateball Gorontalo
12. Tanah Seluas 594 m2 di KAB / KOTA BONE BOLANGO, HASIL 2022 SENDIRI Rp. 5.000.000
13. Tanah Seluas 1454 m2 di KAB / KOTA BONE BOLANGO, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
14. Tanah Seluas 5625 m2 di KAB / KOTA BONE BOLANGO, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
15. Tanah Seluas 5981 m2 di KAB / KOTA BONE BOLANGO, HASIL SENDIRI Rp. 59.000.000
16. Tanah Seluas 2900 m2 di KAB / KOTA BONE BOLANGO, HASIL SENDIRI Rp. 58.000.000
17. Tanah Seluas 4627 m2 di KAB / KOTA GORONTALO, LAINNYA Rp. 4.000.000.000
Baca Juga: Sepakbola Kapolres Cup Resmi Dimulai, Berlangsung di Lapangan Moutong
18. Tanah Seluas 1416 m2 di KAB / KOTA BONE BOLANGO, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 550.000.000
1. KAPAL LAUT/PERAHU, . KAPAL LAUT IKAN 26 GT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 70.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. 498.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.317.589.884
F. HARTA LAINNYA Rp. ----
Sub Total Rp. 10.116.516.884
Baca Juga: Car Fee Day 23 Juli Ajang Rekreasi dan Kuliner Bangkitkan UMKM
III. HUTANG Rp. ----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 10.116.516.884
Pada laman resmi LHKPN, KPK menegaskan, bahwa data LHKPN tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun untuk menyatakan bahwa harta kekayaannya tidak terkait tindak pidana.
"Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tulis KPK dalam e-LHKPN. (*)
Editor : Azis Manansang