Advetorial Artis Dan Hiburan Berita Daerah Berita Utama Cover Story COVID-19 Ekonomi & Bisnis Hukum & Kriminal Internasional Kesehatan Lifestyle & Teknologi Nasional Opini Pendidikan Politik & Pemerintahan Sport Teropong

694 PTT Pemprov Gorontalo Terancam Dirumahkan

Azis Manansang • Kamis, 24 Agustus 2023 | 00:04 WIB

 

Ketua Komisi I DPRD Provinsi AW Thalib  ungkap nasib ratusan PTT (dok0
Ketua Komisi I DPRD Provinsi AW Thalib ungkap nasib ratusan PTT (dok0


Gorontalopost.Id,   GORONTALO - Menyusul adanya surat edaran dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) yang memerintahkan pemberhentian pemberian honorarium.

Dipastikan sebanyak 694 Pegawai Tidak Tetap (PTT) dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo terancam dirumahkan.

"Suratnya baru masuk ke DPRD dan kami terima isinya memerintahkan pemberhentian pemberian honorarium bagi PTT khususnya yang terangkat tahun 2022 dan 2023.

Baca Juga: Saksikan Okto Maniani Ribuan Warga Banjiri Turnamen Dengilo Cup

Berdasarkan data saat ini, jumlah PTT mencapai 4251, sementara yang masuk data base 3557.

Sehingga sisanya 694 adalah belum masuk data base," ungkap Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo, AW Thallib kepada sejumlah awak media, kemarin (22/08/2023).

Mantan anggota DPR RI ini mengungkapkan, kebijakan dari pemerintah pusat ini cukup mengagetkan dirinya.

Dan rekan-rekannya seluruh anggota DPRD sehingga kabar itu turut dibawa dan dibahas pada rapat Badan Anggaran (Banggar).

Baca Juga: Jelang Peresmian RSTM Tolinggula Dukungan Mengalir dari Pusat dan Provinsi

"Kita langsung bawa ini pada pembahasan di Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Gorontalo.

Untuk menyikapinya secara arif karena kebijakan ini sangat mengagetkan dan mengejutkan bahkan belum diketahui sama sekali oleh PTT," ungkapnya.

Mantan Sekda Kota ini mengungkapkan persoalan ini harus perlu segera mendapat perhatian dan solusi agar ke 694 PTT tersebut jangan sampai dirumahkan atau menganggur.

Baca Juga: 31 Tahun Mengabdi di Pemkab Bone Bolango dr Rusli Katili Pamit

"Bahkan bisa menambah angka kemiskinan lagi di daerah ini, tentunya perlu kita berikan solusi kepada mereka.

Misalnya melalui out sourching, bisa juga pengadaan jasa yang terkait kebutuhan instansi atau OPD, itu sangat memungkinkan," sambung AW Thalib.

Lanjutnya kembali, meski dari sisi anggaran terbilang cukup besar untuk memenuhi honor PTT, namun dari DPRD sendiri melihat peran dan kontribusi yang telah diberikan sampai dengan saat ini.

Baca Juga: Ketua DPRD Kabgor Syam T Ase Klaim Tak Terlibat Laporan Ifana

"Kami melihat mereka sudah mengabdi dan banyak membantu Pemda dan OPD -opd dalam merealisasikan tugas dan kinerjanya," tandasnya.(Mg-02).

Editor : Azis Manansang
#PTT #PEMPROV GORONTALO #Honorer 2023