Gorontal,opost.id, MARISA – Dibalik sejumlah prestasi Pemerintahan Saipul Mbuinga – Suharsi Igirisa (SMS) yang sudah tiga tahun memimpin Kabupaten Pohuwato. Ternyata terdapat sejumlah kebobrokan yang selama ini tak banyak diketahui oleh publik.
Menariknya, pernyataan tersebut dilontarkan Anggota DPRD Pohuwato dari Partai Gerindra, Wawan Hatama. Yang notabene merupakan partai yang dipimpin oleh Bupati Kabupaten Pohuwato Saipul Mbuinga.
Dalam Rapat Evaluasi Program Pemerintah SMS selama Tahun 2023, sekaligus evaluasi program pemerintahan SMS di Tahun 2024, di Aula DPRD Pohuwato, Senin, (04/03/ 2024).
Baca Juga: Rumah Kosong Bekas Pencucian Mobil di Desa Labanu Gorontalo Ludes Terbakar
Dikutif dari sejumlah sumber mengungkapkan, dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi III Beni Nento didampingi anggota, serta dihadiri Pimpinan – pimpinan OPD.
Wawan Hatama berani mengkritisi pimpinan partainya itu, lantaran tidak menjalankan program -program yang dijanjikan dengan baik.
Pemerintahan SMS memiliki jargon Pemerintahan yang Sehat, Maju dan Sejahtera. Tapi realitasnya menurut Wawan tidak seperti itu.
"Semua program kesehatan katanya gratis, tapi faktanya masyarakat yang sakit justru dimintai pungutan,"ungkap Aleg Dapil Popayato,Cs.
Baca Juga: Erwin Ismail Yakinkan Tunjangan Guru Cair Sebelum Ramadhan
Selain itu kata Wawan, setiap masyarakat Popayato yang mau dirujuk ke Rumah Sakit itu dimintakan pungutan Rp 300 ribu.
"Katanya nanti akan diganti. Tapi sampai sekarang tidak pernah diganti, apa seperti ini potret pelayanan kesehatan Pohuwato yang katanya gratis itu,"ucapnya dengan nada tanya.
Persoalan lain yang disoal Wawan menyangkut program Satu dokter satu Kecamatan. Ketua Fraksi Gerindra ini, mengapresiasi program itu.
Baca Juga: Pleno KPU Golkar Partai Suara Terbanyak di Kabupaten Gorontalo
"Tapi makin ke sini, program tersebut menurut dia sudah tidak tepat sasaran. Apalagi penerima beasiswa program ini merupakan orang – orang yang mampu,"bebernya.
Mantan Kades Bunto ini mmengungkapkan, kondisi itu kontras dengan siswa di Popayato yang terpaksa harus berhenti melanjutkan sekolah karena tidak memiliki seragam. Serta tidak pernah tersentuh beasiswa oleh pemerintah daerah.
“Program Satu dokter selalu jadi prioritas. Katanya satu dokter satu Kecamatan. Nyatanya hari ini sudah ada 18 dokter yang lahir dari program itu.
Mirisnya mereka yang dapat beasiswa ini banyak orang yang mampu. Di Kampung saya di Popayato ada yang berhenti sekolah karena tidak punya seragam, tidak pernah tersentuh beasiswa. Ini Pemerintah tahu tidak,” ungkap Wawan dengan nada tinggi.
Baca Juga: Dispar Provinsi Gorontalo Suport Desa Ponelo Masuk Anugerah Desa Wisata Indonesia
Bahkan Wawan sampai meneteskan air mata menceritakan kisah pilu yang dialami warganya itu. Wawan merasa malu, sebagai anggota DPRD dari partai Gerindra, dirinya tidak bisa memperjuangkan nasib siswa di desa tersebut.
“Jika kalian tidak percaya, ayo sama- sama kita temui siswa dan orang tuanya yang tidak mampu itu,” tegasnya.
Anggota DPRD Pohuwato dua periode itu juga mewanti pemerintah daerah untuk tidak berjanji kepada masyarakat, bila janji itu tidak bisa direalisasikan.
“Sekarang sudah dekat Pilkada. Nanti akan berjanji lagi ke masyarakat, padahal pada faktanya janji – janji itu tidak bisa direalisasikan.
Kami wakil rakyat juga jadi malu, karena masyarakat berpikir kami tidak bisa kerja. Padahal semua sudah kami suarakan,” ungkapnya dengan nada kecewa. (Ilu/HP)
Editor : Azis Manansang