Gorontalopost, GORONTALO - Pemerintah mengumumkan akan membuka kembali seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun 2024 dan diperkirakan akan dilakukan pada bulan Maret.
Seperti yang kita ketahui, pemerintah resmi mengumumkan bahwa pendaftaran Seleksi CPNS dan PPPK 2024 akan dibuka sebanyak 2,3 juta posisi.
Namun kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mencatat masih ada 14 pemda yang belum mengajukan usulan formasi dalam seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024.
Baca Juga: Pertama Kali di Indonesia, ASN Pria Dapat Cuti jika Istri Melahirkan
"Ada beberapa yang memang belum mengusulkan formasi. Ada instansi yang tidak menyampaikan usulan," kata Anas, dalam sambutannya di Rakor Pengadaan ASN, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, kemarin.
Adapun akibat dari kejadian ini, dikhawatirkan akan mengganggu jalannya seleksi CPNS tahun ini.
Adapun daerah yang belum melakukan pengajuan formasinya yakni Papua Barat, Aceh Selatan, Tapanuli Utara, Kabupaten Kepahiang, Purworejo, Bone Bolango, Gowa, Sinjai, Soppeng, dan Barru.
Baca Juga: Pemkab Kucurkan Rp 1,5 M Perbaiki RSUD Dunda Limboto
Kemudian ada Merauke, Puncak Jaya, Boven Digul, Asmat, Yahukimo, Leni Jaya, Intan Jaya, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Tambraw, dan Maybrat.
Pihak dari kemenpan RB telah mendatangi daerah yang belum mengajukan formasi. Namun tidak ada respons dari pemerintah daerah (Pemda) yang bersangkutan
Alasan dari daerah-daerah ini belum mengajukan formasi usulannya lantaran sebagian besar belanja pegawai di daerah terkait terbilang sangat tinggi.
Namun dikhawatir kondisi ini akan mengganggu penyelesaian tenaga honorer sehingga pengusulan formasi harus tetap dilakukan.
Baca Juga: Pemkab Gorut Ajak ASN Salurkan Zakat Fitrah Baca Juga: Pemkab Gorut Ajak ASN Salurkan Zakat Fitrah
Melihat kondisi ini, Anas mengatakan kementerian dan lembaga terkait akan meminta daerah-daerah tersebut untuk segera mengajukan formasi.
"Teman-teman kementerian lembaga akan jemput bola, agar di daerah segera mengusulkan formasi yang masih mungkin untuk diadakan," kata dia.
Anas berkata daerah tersebut tidak mengajukan formasi karena belanja pegawainya sudah terlalu tinggi.
Meski demikian, dia meminta daerah tersebut untuk mengajukan karena khawatir akan mengganggu program pemerintah dalam penyelesaian masalah tenaga honorer.
"Jangan sampai eks THK II (tenaga honorer kategori II) jadi korban, karena dia tetap jadi prioritas," kata dia. (JP)
Editor : Azis Manansang