Gorontalopost, GORONTALO – Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 di bawah kepemimpinan Gusnar Ismail–Idah Syaidah.
Menuai kritik tajam dari Fraksi NasDem dalam Sidang Paripurna ke-29 DPRD Provinsi Gorontalo, Selasa (8/7/2025).
Baca Juga: Fraksi Amanah Bangsa Dorong Inovasi dan Strategi Inklusif dalam RPJMD 2025–2029 Gorontalo
Dalam forum resmi yang dipimpin Ketua DPRD Thomas Mopili dan dihadiri oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Forkopimda, dan OPD.
Juru bicara Fraksi NasDem, Umar Karim, mempertanyakan absennya penyebutan komoditas jagung dalam dokumen RPJMD.
Padahal jagung telah lama menjadi identitas sekaligus tulang punggung ekonomi masyarakat Gorontalo.
“Tak ada satu kata pun tentang jagung dalam RPJMD ini. Padahal, jagung adalah komoditas unggulan yang membawa nama Gorontalo hingga tingkat nasional,” tegas Umar saat menyampaikan pandangan fraksi.
Tak berhenti di forum dewan, Umar juga menyampaikan kekecewaannya atas sikap pemerintah provinsi yang tidak memasukkan jagung dalam rencana pembangunan sebagai bentuk pengabaian terhadap ribuan petani.
Baca Juga: Fraksi Golkar Dorong RPJMD 2025–2029, Harus Jadi Peta Jalan Konkret Menuju Gorontalo Maju dan Merata
“Kalau pemerintah pusat saja menjadikan jagung Gorontalo sebagai prioritas nasional, kenapa pemerintah daerah justru tak menganggapnya penting?
Ini bukan hanya abai, tapi juga bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat,” ujarnya dengan nada geram.
Selanjutnya Fraksi NasDem juga menyoroti visi dan misi pasangan Gusnar–Idah yang dinilai terlalu sederhana dan minim kedalaman strategis.
Umar menyindir, “Baru disusun sudah dianggap berhasil, hanya karena Gorontalo keluar dari daftar lima provinsi termiskin.
Ini seperti memberikan tepuk tangan sebelum pertandingan dimulai.”
Misi kedua pemerintah provinsi yang menyebutkan "Gorontalo keluar dari lima provinsi termiskin" dipandang terlalu cepat mengklaim keberhasilan.
Menurut NasDem, perubahan posisi itu lebih dipengaruhi faktor eksternal seperti pemekaran wilayah provinsi lain, bukan hasil nyata kebijakan daerah.
“Seolah disusun oleh konseptor super jenius tanpa kerja pun targetnya tercapai,” sindir Umar.
Tak kalah pedas, NasDem menilai keseluruhan isi visi, misi, dan program RPJMD yang hanya terdiri dari 53 kata sebagai bukti minimnya keseriusan dalam merancang arah pembangunan lima tahun ke depan.
“Mengelola rakyat 1,23 juta jiwa dengan wilayah 12 ribu kilometer persegi dan anggaran Rp10 triliun tak bisa cukup dengan 53 kata. Ini bukan status media sosial,” tukasnya.
Selanjutnya Umar memberikan sorotan pada sektor strategis
yang dianggap luput atau ditangani setengah hati:
* Pendidikan: Tingkat partisipasi murni (APM) SMP dan SMA di Gorontalo masih jauh di bawah rata-rata nasional.
“Semangat besar saja tidak cukup. Butuh strategi nyata,” ujar Umar.
*Kelautan dan Perikanan: Dari potensi 1,8 juta ton per tahun, pemanfaatan baru mencapai 6,5%.
“Potensi laut kita seperti rumah megah yang dibiarkan kosong,” ungkapnya.
Baca Juga: La Ode Haimudin Tegaskan, Sekolah Bukan Tempat Bisnis Hentikan Pungutan Seragam
*Pertambangan: NasDem mendorong dimasukkannya agenda pembangunan smelter sesuai Perda No. 4 Tahun 2024.
“Hilirisasi sangat penting demi membuka lapangan kerja dan meningkatkan PAD,”urainya.
*Penanggulangan Banjir: RPJMD dinilai terlalu fokus pada Kota Gorontalo, padahal banjir juga rutin terjadi di Wonosari, Isimu, dan Danau Limboto.
“Penanganan banjir harus merata, bukan hanya eksklusif milik kota,"ucapnya.
*Usulan Rekonstruksi Visi
Fraksi NasDem secara tegas menyarankan agar RPJMD direvisi secara menyeluruh, baik dari aspek isi, pendekatan, maupun orientasi strategis.
“Kalau RPJMD hanya jadi dokumen administratif tanpa kedalaman strategi.
Pembangunan kita akan seperti kapal tanpa arah tidak karam, tapi juga tak pernah sampai ke tujuan,”tutup Umar Karim, menandaskan posisi kritis NasDem. (Mg-02).
Editor : Azis Manansang