Gorontalopost, GORONTALO – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pertambangan DPRD Provinsi Gorontalo, Meyke Camaru.
Mengingatkan bahwa persoalan tambang di Kabupaten Pohuwato tidak lagi sekadar soal izin dan lingkungan, melainkan sudah menyentuh potensi konflik sosial.
Baca Juga: Relokasi SMAN 1 Bulango Ulu Jadi Sorotan, Yeyen Usul Bangunan Bertingkat Solusi Kekurangan Lahan
Gesekan antara penambang rakyat dengan perusahaan disebut sebagai bom waktu yang bisa kembali memicu kerusuhan.
“Yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah keberpihakan yang jelas.
Kalau pemerintah tidak hadir dengan kebijakan yang berpihak, maka bukan tidak mungkin bentrokan serupa akan terulang,” tegas Meyke dalam rapat kerja Pansus Pertambangan, Rabu (1/10/2025).
Ia menambahkan, harapan masyarakat kepada Pansus cukup besar agar persoalan ini benar-benar tuntas dan tidak hanya berhenti di meja rapat.
Lebih lanjut, Meyke menyoroti dampak nyata yang sudah terjadi di lapangan.
Salah satunya, para petani harus menanggung kerugian akibat gagal panen karena lahan mereka terendam lumpur dan sedimentasi dari aktivitas tambang.
“Kerusakan lingkungan ini bukan teori, tapi fakta yang langsung menghantam perut masyarakat,” ungkapnya.
Sebagai langkah tindak lanjut, Pansus Pertambangan akan turun langsung ke Pohuwato.
Bersama Bupati, DPRD setempat, perusahaan PT PETS dan afiliasinya, serta melibatkan aktivis lingkungan dan akademisi.
Pertemuan ini ditargetkan memberi gambaran terbuka agar lahir rekomendasi konkret yang bisa segera dieksekusi pemerintah provinsi dan gubernur.
Rapat Pansus juga menyoroti pergeseran sosial-ekonomi di Pohuwato. Banyak nelayan yang kini beralih menjadi penambang demi bertahan hidup.
Kondisi ini, menurut Pansus, perlu ditata agar masyarakat tetap memiliki kepastian hukum dan tidak merusak ekosistem yang menjadi penopang hidup generasi mendatang.
Dengan begitu, solusi yang dirumuskan bukan hanya menekan konflik.
Tetapi juga menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.(Mg-02)
Editor : Azis Manansang