Gorontalopost, MATARAM – Pemerintah Provinsi Gorontalo terus berupaya mencari solusi terbaik dalam penataan sektor pertambangan rakyat.
Sebagai bagian dari langkah strategis tersebut, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail memimpin rombongan pejabat daerah.
Melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)pada Senin (13/10/2025).
Kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari sistem penerbitan serta pengawasan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang selama ini berhasil diterapkan di NTB.
Rombongan Gorontalo yang terdiri dari unsur Kapolda, Ketua DPRD, dan sejumlah pejabat teknis diterima langsung oleh Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal di Kantor Gubernur NTB.
Dalam pertemuan tersebut, Iqbal menjelaskan bahwa program IPR merupakan langkah pemerintah untuk menertibkan aktivitas tambang rakyat tanpa mematikan mata pencaharian warga.
“Kami tidak ingin melarang rakyat menambang, tapi ingin memastikan semua berjalan aman, legal, dan ramah lingkungan. IPR adalah jalan tengah yang menata, bukan
menyingkirkan,” terang Iqbal.
Ia menuturkan, Pemprov NTB kini telah mendapatkan persetujuan 16 blok IPR dari Kementerian ESDM.
Dan tengah memperkuat pengawasan terhadap aktivitas tambang rakyat, terutama dalam hal penggunaan merkuri yang berbahaya.
“Kami fokus bukan hanya pada izin, tapi juga edukasi dan pengawasan agar tambang rakyat memberi manfaat tanpa merusak lingkungan,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Gusnar Ismail mengaku terinspirasi dengan langkah yang ditempuh NTB dalam menata tambang rakyat.
Ia menilai pendekatan yang diterapkan NTB dapat menjadi model pembelajaran bagi Gorontalo untuk mengatasi maraknya pertambangan ilegal.
“NTB telah membuktikan bahwa tambang rakyat bisa diatur dengan bijak. Kami ingin membawa semangat itu ke Gorontalo, agar kegiatan ekonomi masyarakat bisa jalan tanpa mengorbankan alam,” ujar Gusnar.
Sebagai salah satu contoh keberhasilan, NTB diketahui telah menyerahkan izin pertambangan rakyat pertama kepada Koperasi Selonong Bukit Lestari di Kabupaten Sumbawa pada Juli lalu.
Gubernur Iqbal pun mendorong Gorontalo untuk berdiskusi
langsung dengan Kapolda NTB sebagai inisiator program tersebut.
Kunjungan ini diharapkan menjadi titik awal transformasi pertambangan rakyat di Gorontalo, menuju tata kelola yang manusiawi, berkeadilan, dan berkelanjutan.(JP).
Editor : Azis Manansang