Gorontalopost, TILAMUTA — Fraksi Persatuan Indonesia DPRD Kabupaten Boalemo menegaskan bahwa arah kebijakan fiskal.
Dan strategi pembangunan daerah tahun 2026 harus benar- benar menyentuh seluruh wilayah, bukan hanya berputar di pusat pemerintahan.
Hal ini menjadi sorotan utama fraksi dalam rapat paripurna pembahasan KUA–PPAS 2026.
Juru bicara Fraksi Persatuan Indonesia, Muksin Abdul Manaf, menilai penyusunan KUA–PPAS tidak boleh dipandang sekadar menyusun angka belanja dan pendapatan.
Melainkan sebagai peta jalan yang menentukan masa depan pembangunan Boalemo.
Menurutnya, dokumen ini harus menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh dan mendorong daerah menuju kemandirian.
Dalam penyampaiannya, Muksin menegaskan bahwa pemerataan pembangunan harus menjadi roh utama kebijakan tahun 2026.
“Pembangunan tidak boleh hanya terpusat di Tilamuta. Setiap kecamatan, dari Monanggu sampai Paguyaman, berhak merasakan dampak pembangunan yang sama,” jelasnya.
Fraksi juga memberikan perhatian pada pentingnya peningkatan pendapatan daerah.
Pemerintah daerah didorong mengoptimalkan aset, mempercepat digitalisasi pajak.
Baca Juga: PDI Perjuangan Desak Pengentasan Kemiskinan Jadi Prioritas Utama APBD Boalemo 2026
Dan retribusi, serta menciptakan iklim investasi yang berkelanjutan agar ruang fiskal semakin kuat.
Penguatan ekonomi kerakyatan, peningkatan SDM, dan tata kelola pemerintahan yang bersih turut menjadi poin penting dalam pandangan fraksi.
Menutup pandangannya, Fraksi Persatuan Indonesia berharap.
Seluruh catatan strategis yang mereka sampaikan dapat diakomodasi dalam penyusunan APBD 2026.
Mereka menekankan bahwa setiap rupiah anggaran harus memberi manfaat langsung bagi masyarakat dan tidak berhenti pada laporan administratif semata.
Editor : Azis Manansang