Gorontalopost, TILAMUTA — Pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) Perkebunan Kelapa Sawit menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Boalemo.
Bupati Boalemo Drs. Rum Pagau meminta organisasi perangkat daerah (OPD) bergerak cepat menuntaskan program sekaligus laporan pertanggungjawaban agar tidak menghambat penerimaan dana dari pemerintah pusat.
Pesan tersebut disampaikan Rum Pagau ketika membuka rapat evaluasi dan pelaporan penggunaan DBH Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Boalemo di Aula Rapat Bappeda.
Baca Juga: Karhutla Mengintai Bone Bolango, Dandim Tekankan Kecepatan: Jangan Biarkan Api Lewat 1 Jam
Hadir dalam kegiatan itu Wakil Bupati Lahmudin Hambali, Kepala Bappeda Kabupaten Boalemo Srijun Tasman Dangkua, SP, MM, dan jajaran OPD terkait.
Boalemo diketahui telah menerima DBH Perkebunan Kelapa Sawit selama tiga tahun berturut-turut.
Bupati menjelaskan, alokasi DBH tersebut difokuskan pada sektor infrastruktur. Namun, untuk pelaksanaan tahun berjalan masih terdapat program yang belum terealisasi.
”Untuk dua tahun sudah terlaksana, yaitu tahun 2024 dan 2025. Tetapi untuk tahun ini belum terlaksana,
nantinya yang akan lebih banyak menyampaikan pertanggungjawabannya itu Dinas Pertanian,” ungkap Bupati Rum Pagau.
Ia meminta rapat evaluasi tidak berhenti pada pembahasan administratif.
Hasil evaluasi harus menjadi pijakan untuk mempercepat realisasi program dan memastikan penggunaan dana sesuai ketentuan.
Baca Juga: Lahmudin Hambali Minta ASN Boalemo Berbenah, HUT ke-27 Jadi Momentum Evaluasi dan Aksi Sosial
Dua OPD menjadi sorotan utama Bupati, yakni Dinas PUPR dan Dinas Pertanian.
Keduanya diminta segera menyelesaikan program yang telah dialokasikan agar proses pertanggungjawaban dapat dituntaskan oleh Bappeda maupun pemerintah pusat.
”Kedua dinas ini segera menyelesaikan, supaya bagi hasil yang kita terima ini laporan pertanggungjawabannya oleh Bappeda atau kementerian bisa tuntas.
Karena memang laporan ini sangat menentukan dana yang kita terima dari pusat,” tegasnya.
Rum Pagau juga menyampaikan kabar terkait tambahan anggaran yang diterima Boalemo. Tahun ini, daerah memperoleh tambahan dana sekitar Rp35 miliar
dan masih terbuka peluang adanya tambahan anggaran dalam beberapa bulan ke depan, terutama untuk menangani kebutuhan yang sifatnya mendesak.
Momentum tersebut sekaligus dimanfaatkan Bupati untuk meminta seluruh OPD mempercepat pembahasan APBD Perubahan.
Setelah itu, pemerintah daerah harus mulai bersiap menghadapi pembahasan APBD 2027. Upaya mendapatkan dukungan fiskal dari pusat juga terus dilakukan melalui lobi untuk memperoleh DAK dan tambahan DAU.
Bagi Rum Pagau, kecepatan realisasi dan tertib pengelolaan keuangan daerah menjadi modal penting untuk mendapatkan kepercayaan pemerintah pusat.
”Kita cepat melaksanakannya, cepat merealisasikannya, insya Allah daerah akan mendapat perhatian dan reward dari pemerintah pusat yang melaksanakan pengelolaan keuangannya dengan baik,” pinta Rum Pagau.(Mg-07).
Editor : Azis Manansang