Gorontalopost, TILAMUTA — Pemerintah Kabupaten Boalemo menghadapi sejumlah persoalan yang membutuhkan penanganan lintas sektor.
Mulai dari antrean panjang dan kelangkaan BBM, persoalan lahan untuk pembangunan Brigif, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, hingga meningkatnya kasus malaria di Kecamatan Wonosari.
Empat persoalan tersebut menjadi agenda utama dalam Rapat Koordinasi Forum
Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Boalemo yang dipimpin Bupati Boalemo Drs. H. Rum Pagau di Aula Dinas Kesehatan, Rabu (16/9/2026).
Baca Juga: Satu Data Gorontalo Mulai Didorong Berbasis AI, Pemkab Siapkan POS-ST
Rapat berlangsung cukup alot. Setiap persoalan yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap masyarakat dibahas untuk mencari langkah penanganan yang dapat segera dilakukan pemerintah bersama instansi terkait.
Salah satu persoalan yang paling dekat dengan aktivitas masyarakat adalah antrean
panjang kendaraan di SPBU dan kesulitan mendapatkan BBM. Pemerintah daerah
menyatakan tidak ingin persoalan tersebut berlarut-larut.
Bupati Boalemo menyampaikan komitmennya untuk segera mengambil langkah konkret dengan mempertemukan pemerintah daerah dan pihak SPBU.
“Kami berkomitmen untuk segera mengambil langkah konkret terkait persoalan di atas. Khusus untuk kelangkaan BBM, kami akan menghadirkan pihak SPBU untuk membahas ini,” tegasnya.
Sementara itu, rencana pembangunan markas Brigif di Desa Tangkobu, Kecamatan
Paguyaman, masih menghadapi persoalan legalitas lahan.
Lahan sekitar 20 hektare telah dipersiapkan untuk pembangunan tersebut. Namun,
sertifikat lahan diketahui masih menjadi agunan di Bank Mandiri.
Persoalan tersebut berdampak pada proses hibah dan tahapan pembangunan yang belum dapat dilanjutkan secara maksimal.
Baca Juga: Tak Bisa Kerja Sendiri, Pemkab Bone Bolango Perkuat PKK hingga Tingkat Dusun
Penyelesaian administrasi dan legalitas lahan menjadi salah satu hal yang perlu
dituntaskan.
Persoalan sosial juga masuk dalam perhatian Forkopimda. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur, dinilai membutuhkan respons serius.
Pencegahan, perlindungan korban dan penanganan hukum menjadi bagian penting yang perlu diperkuat untuk menghadapi persoalan tersebut.
Di sektor kesehatan, kasus malaria di Kecamatan Wonosari turut menjadi perhatian.
Peningkatan kasus terutama terpantau di kawasan lingkar tambang.
Pengendalian dan pencegahan perlu dilakukan secara terpadu agar kasus malaria tidak berkembang dan menyebar lebih luas di tengah masyarakat.
Empat persoalan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah membutuhkan
koordinasi lintas sektor dalam menangani masalah yang muncul di masyarakat.
Karena itu, rapat Forkopimda diarahkan tidak hanya menjadi ruang pembahasan, tetapi juga menjadi titik awal untuk menyatukan langkah penanganan.
Pemerintah Kabupaten Boalemo bersama unsur pimpinan daerah berkomitmen
menindaklanjuti persoalan BBM, pembangunan Brigif, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta malaria dengan langkah konkret di lapangan.(Mg-07).