Gorontalopost, TILAMUTA — Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2026
mengalami penyesuaian setelah pemerintah daerah dan DPRD menyepakati rancangan perubahan APBD dalam rapat paripurna, Jumat (18/9/2026).
Bupati Boalemo Drs. Rum Pagau hadir dalam sidang yang berlangsung di ruang sidang DPRD.
Baca Juga: Mes Dokter Internsip RSUD ZUS Terbakar, 12 Ruangan Hangus dan Asap Hitam Membubung
Rapat dipimpin Ketua DPRD Boalemo Karyawan Eka Putra Noho, S.Sos., bersama Wakil Ketua I Ir. Husain Etango dan Wakil Ketua II Iwan Woluwo, S.Ag.
Di hadapan jajaran legislatif, Rum Pagau menyampaikan penghargaan atas proses pembahasan yang telah dilakukan DPRD bersama pemerintah daerah.
Ia menyebut proses tersebut telah melewati pembahasan di Badan Anggaran, rapat kerja dengan TAPD hingga pendalaman berbagai program dan kebutuhan anggaran.
Menurut Rum, setiap masukan yang disampaikan DPRD menjadi bahan penting untuk menyempurnakan dokumen perubahan APBD
sekaligus memastikan penggunaan anggaran tetap berpihak pada kebutuhan masyarakat.
“Pembahasan bersama DPRD, termasuk koreksi dan rekomendasi yang diberikan, menjadi bagian dari proses untuk menyempurnakan anggaran perubahan.
Tujuannya agar setiap belanja daerah memiliki arah yang jelas dan mendukung pembangunan,” jelas Rum.
Baca Juga: 363 Anggota BPD Resmi Dilantik Rum Pagau, Ini Pesan Bupati di Tengah Masuknya Proyek Strategis
Dalam struktur Perubahan APBD 2026 yang telah disepakati, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp706.642.713.441.
Sementara pembiayaan daerah berada di angka Rp52.247.600.166,66, sedangkan belanja daerah mencapai Rp756.890.313.527.
Komposisi tersebut disusun dengan memperhatikan keseimbangan antara kapasitas pendapatan daerah, kebutuhan belanja dan sumber pembiayaan yang tersedia.
Salah satu perubahan penting dalam APBD 2026 adalah masuknya tambahan penerimaan sebesar Rp30.040.330.000.
Tambahan tersebut terdiri atas DAU Transfer Pemenuhan Penggajian ASN Daerah senilai Rp26.891.614.000 dan pendapatan atas kurang bayar DBH Pusat Tahun 2026 sebesar Rp3.148.716.000.
Tambahan penerimaan itu kemudian memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian terhadap sejumlah kebutuhan belanja.
Termasuk di dalamnya kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai atau TPP PNS, yang pelaksanaannya tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan prioritas pembangunan.
Rum mengatakan tambahan fiskal tersebut menjadi hasil dari upaya bersama dalam memperjuangkan kepentingan Kabupaten Boalemo kepada pemerintah pusat.
Ia berharap ruang fiskal yang bertambah dapat dimanfaatkan secara tepat untuk mendukung pelaksanaan program prioritas dan pelayanan kepada masyarakat.
“Penerimaan tambahan yang masuk ke daerah ini merupakan buah dari perjuangan bersama.
Selanjutnya, pemerintah daerah berkewajiban mengelolanya secara bertanggung jawab sesuai kemampuan keuangan dan arah pembangunan yang telah ditetapkan,” pungkas Rum.(Mg-07).
Editor : Azis Manansang