Gorontalopost, TILAMUTA — Kebutuhan hunian di Kabupaten Boalemo mencapai ribuan unit dan tersebar di sejumlah kecamatan.
Kondisi tersebut membuat Pemerintah Kabupaten Boalemo membutuhkan perencanaan serta data perumahan yang akurat sebagai dasar pembangunan.
Bupati Boalemo Rum Pagau menyoroti hal itu saat membuka laporan akhir Rencana
Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman di salah satu Hotel, Selasa (6/10/2026).
Baca Juga: Dari Pelatihan ke Penghasilan, Ismet Mile Minta Perempuan UMKM Bone Bolango Tak Berhenti Belajar
Kegiatan yang digelar Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman tersebut dihadiri Sekda Boalemo Nurdin Baderan, Kepala Dinas PUPR dan Kawasan Permukiman Supandra Nur, pimpinan OPD dan para camat.
Dalam kesempatan itu, Rum menegaskan dokumen Rencana Pembangunan dan
Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman sangat dibutuhkan pemerintah daerah.
Dokumen tersebut harus memiliki keterkaitan dengan RTRW sebagai acuan utama
dalam mengatur pemanfaatan ruang.
“Pembangunan perumahan harus mengikuti perencanaan tata ruang. RTRW menjadi dasar dalam menentukan fungsi ruang, sementara dokumen perumahan memberikan gambaran lebih rinci mengenai kebutuhan dan pengembangan kawasan hunian,” jelas Rum.
Menurutnya, penyusunan dokumen tersebut membuat Boalemo selangkah lebih maju dalam menyiapkan pembangunan sektor perumahan.
Sebab, ketika daerah mengusulkan pembangunan perumahan, salah satu dokumen yang dibutuhkan adalah rencana pembangunan dan pengembangan perumahan serta kawasan permukiman.
Dokumen tersebut juga penting agar pembangunan hunian tidak berlangsung tanpa arah.
Baca Juga: Mata Membengkak Parah, Warga Gandasari Ini Dapat Penanganan Setelah Dijenguk Sofyan Puhi
Kawasan perumahan diharapkan tertata, memenuhi persyaratan dan memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
Dukungan tersebut, kata Rum, dapat diarahkan untuk pembangunan perumahan bagi berbagai kelompok masyarakat, termasuk PNS maupun masyarakat umum.
Ia kemudian mengungkapkan gambaran kebutuhan rumah di sejumlah kecamatan.
Mananggu membutuhkan sekitar 2.000 unit, Botumoito sekitar 2.020 unit, sedangkan Paguyaman mencapai 4.091 unit rumah.
Kebutuhan di Tilamuta juga berada di atas 3.000 unit, sementara Wonosari membutuhkan lebih dari 2.000 unit.
Angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan perumahan membutuhkan basis data yang kuat agar kebijakan pemerintah benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Karena itu, Rum meminta pemerintah desa mengambil peran dalam melakukan pendataan.
Menurutnya, desa merupakan pihak yang paling mengetahui kondisi masyarakat dan kebutuhan perumahan di wilayah masing-masing.
“Jangan sampai pemerintah daerah harus turun kembali mendata satu per satu rumah di desa.
Pendataan merupakan bagian dari tugas pemerintah desa, kemudian hasilnya
disampaikan kepada pemerintah daerah untuk menjadi data yang lengkap,” tegasnya.
Rum juga menyampaikan apresiasi kepada konsultan yang telah menyusun dokumen tersebut.
Baca Juga: Victor Mailangkay Mundur, Felly Runtuwene Kini Pegang Kendali NasDem Sulut
Namun, ia meminta adanya ruang bagi pemerintah kecamatan dan perangkat
terkait untuk memberikan masukan sebelum dokumen ditetapkan sebagai pedoman.
“Dokumen ini disusun oleh manusia, sehingga tentu masih terbuka kemungkinan adanya hal yang perlu diperbaiki.
Karena itu para camat kita libatkan agar masukan dari lapangan dapat menyempurnakan dokumen ini,” ujarnya.
Ia berharap dokumen akhir yang dihasilkan benar-benar dapat menjadi pegangan
pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan perumahan.
Dengan data yang akurat dan perencanaan yang terintegrasi, kebutuhan hunian masyarakat Boalemo diharapkan dapat ditangani secara lebih terarah.(Mg-07).
Editor : Azis Manansang