Gorontalopost, TILAMUTA – Harapan PT Bumi Panua menyelesaikan pembangunan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) di Desa Tapadaa, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, justru berujung persoalan hukum.
Proyek dengan nilai kontrak Rp14 miliar itu kini menjadi objek penyidikan dugaan penggelapan setelah pembangunan tak kunjung tuntas.
Baca Juga: Libatkan 150 Personel, Pemkab Gorontalo Perkuat Satpol PP dan Linmas Hadapi Tantangan
Direktur Utama PT Sherpa Nadya Sejahtera, Darmha Yudi, bahkan telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Polres Boalemo.
Kasat Reskrim Polres Boalemo, Iptu Nurwahid Kiay Demak, menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan pada 2 November 2026 melalui gelar perkara dengan didukung sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
Pengungkapan perkara tersebut disampaikan dalam konferensi pers di hadapan awak media, Selasa (3/11/2026), yang turut dihadiri Wakapolres Boalemo, Kompol Afandi Nurkamiden.
Polisi menyebut perkara ini bermula dari kontrak pekerjaan pembangunan SPPBE antara PT Bumi Panua dan PT Sherpa Nadya Sejahtera pada 19 November 2019.
Dalam kontrak tersebut, PT Bumi Panua mempercayakan pekerjaan kepada perusahaan yang dipimpin Darmha Yudi dengan nilai Rp14 miliar.
Secara bertahap, dana Rp 6,7 miliar telah diserahkan kepada tersangka dan/atau perusahaannya.
Namun, penyidik menduga sebagian uang tersebut tidak dipergunakan sebagaimana mestinya untuk menyelesaikan pembangunan.
Akibatnya, proyek mengalami kemacetan hingga terbengkalai. Menurut Nurwahid, persoalan juga ditemukan pada laporan progres pekerjaan yang memuat sejumlah peralatan,
termasuk mesin carousel, conveyor, genset dan aksesori pendukung, yang ternyata diduga belum terealisasi atau belum tersedia di lokasi pembangunan.
Baca Juga: Belanja Daerah Jangan Sekadar Habis Anggaran, Sofyan Puhi Dorong Pengadaan Pemkab Gorontalo Berpih
Temuan itu membuat penyidik tidak hanya menelusuri penggunaan dana, tetapi juga memeriksa kesesuaian laporan pekerjaan dengan kondisi fisik proyek.
Polisi telah memeriksa sejumlah saksi, mengumpulkan dokumen, meminta pendapat ahli akuntan publik, serta menyita bukti transaksi keuangan dari PT Bumi Panua menuju rekening tersangka dan PT Sherpa Nadya Sejahtera.
Laporan bulanan pembangunan periode 11 Februari hingga 6 April 2026 juga masuk dalam daftar barang bukti.
Karena pembangunan tidak berjalan sebagaimana diperjanjikan, PT Bumi Panua akhirnya mengambil alih pekerjaan untuk diteruskan pihak lain.
Perjalanan penyidikan turut diwarnai dua kali pemanggilan terhadap Darmha Yudi yang menurut keterangan polisi tidak dipenuhi tanpa alasan yang patut.
Penyidik pembantu kemudian membawa yang bersangkutan dari sebuah apartemen di Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan.
Berdasarkan hasil penyidikan, polisi menjerat tersangka dengan Pasal 486 KUHP. Darmha Yudi kini mendekam di Rumah Tahanan Polres Boalemo selama 20 hari, mulai 2 hingga 21 November 2026.
Polisi masih mengandalkan rangkaian bukti transaksi, dokumen pekerjaan, keterangan saksi, dan pendapat ahli untuk membuktikan dugaan penyimpangan dalam proyek SPPBE tersebut.(Mg-07).
Editor : Azis Manansang