Gorontalopost, SUWAWA – Upaya percepatan digitalisasi pemerintahan di Kabupaten Bone Bolango mendapat dorongan kuat melalui penguatan peran Sekretaris Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam kebijakan Satu Data Indonesia (SDI).
Hal ini menjadi sorotan utama dalam Forum Satu Data dan Sosialisasi Peran Sekretaris OPD sebagai PPID di Aula Bappeda Litbang, kemarin (10/9/2025).
Baca Juga: Skandal Koperasi Budi Luhur Gorontalo Terungkap, Hak Pegawai Nyaris Raib Jelang Pensiun
Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Bone Bolango, Eriana Pajria Ningsih, menegaskan pentingnya keterlibatan aktif para Sekretaris OPD dalam memastikan integrasi dan akurasi data di seluruh sektor.
Sebagai peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan IV Puslatbang Makassar, Eriana memanfaatkan forum tersebut untuk menyuarakan urgensi reformasi pengelolaan data.
“Kita semua tahu, sesuai Perpres Nomor 39 Tahun 2019, data pemerintah harus akurat, terbaru, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Tapi realitanya, koordinasi antar-OPD belum optimal, kualitas data belum seragam, dan kapasitas SDM masih timpang,” ungkap Eriana.
Ia menjelaskan bahwa Kominfo Bone Bolango ditetapkan sebagai wali data, sedangkan OPD lain berfungsi sebagai produsen data.
Dalam struktur itu, Sekretaris OPD juga berperan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yang seharusnya menjadi penghubung strategis antarunit kerja.
“Sekretaris OPD itu bukan sekadar administratif. Mereka ujung tombak koordinasi dan penyelarasan data sektoral.
Baca Juga: Siapa Menpora Baru ? Nama Raffi Ahmad dan Taufik Hidayat Menguat
Lewat peran PPID, mereka bisa mengawal penyusunan SOP wali data dan memastikan semua berjalan sistematis,” jelasnya lebih lanjut.
Menurut Eriana, penguatan forum seperti ini bukan hanya seremonial, tapi bagian dari upaya serius membangun fondasi data yang kuat dan terintegrasi.
Harapannya, SDI di Bone Bolango bisa benar-benar menjadi sistem informasi yang tangguh dan andal.
Senada dengan itu, Staf Ahli Bupati Bone Bolango, Dian Susilo, turut menggarisbawahi lemahnya pelaksanaan SDI di lapangan.
Menurutnya, banyak OPD memang telah mengumpulkan data, tetapi belum ada sistem koordinasi yang efektif melalui Forum Satu Data.
“Kita tidak kekurangan data, tapi kekurangan sinergi. Forum satu data harus aktif, bukan sekadar wacana.
Sekretaris OPD harus jadi pendorong agar proses mulai dari pengumpulan hingga publikasi data benar-benar terarah dan sesuai kaidah SDI,” tegas Dian.
Dengan peran strategis yang dimiliki Sekretaris OPD, Pemkab Bone Bolango menaruh harapan besar pada kebangkitan sistem data yang lebih solid.
Transformasi digital, menurut mereka, hanya bisa tercapai jika fondasi datanya kuat dan seluruh OPD berjalan seirama.(Antx)
Editor : Azis Manansang