Gorontalopost, SUWAWA – Suara masyarakat Pinogu akan kembali menggema lewat agenda Focus Group Discussion (FGD) yang diinisiasi oleh Aliansi Pinogu Merdeka (APM).
Forum ini menjadi ajang penting untuk merumuskan solusi konkret atas persoalan akses jalan, layanan kesehatan.
Serta pendidikan yang hingga kini masih menjadi tantangan utama warga di Kecamatan Pinogu.
Baca Juga: Polisi Dalami Kasus Hacker Bjorka Asal Manado, Diduga Bocorkan Data Jokowi dan 6 Juta NPWP Warga
Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung besok Senin (6/10/2025) pukul 09.00 Wita, bertempat di Auditorium DPRD Kabupaten Bone Bolango.
FGD ini akan dihadiri oleh jajaran Forkopimda Provinsi Gorontalo, Forkopimda Kabupaten Bone Bolango.
Serta, Forkopimcam Pinogu, tokoh masyarakat, organisasi sipil, serta berbagai elemen kepemudaan yang tergabung dalam aliansi.
Sejumlah organisasi yang ikut mengawal perjuangan masyarakat Pinogu.
Diantaranya KNPI, PMII, GPII, GUSDURian, GMNI, HMI, IMM, Ansor, IPNU, Karang Taruna, IPMBP, IKMB, PAPMIB-G, dan berbagai komunitas lokal lainnya.
Para tokoh penting juga dijadwalkan hadir, termasuk Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo, Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango.
Serta perwakilan DPRD Provinsi dan Kabupaten yang akan memberikan keynote speech untuk membuka forum.
Kordinator Aliansi Pinogu Merdeka, Supri Lasulika, menegaskan bahwa FGD ini merupakan kelanjutan dari upaya APM dalam mengawal aspirasi masyarakat Pinogu.
Baca Juga: 130 Honorer TMS di Kota Gorontalo, Wali Kota Ingatkan PPPK Baru Gaji dari PAD, Bukan Dana Pusat
“Iya, kegiatan FGD hari Senin 6 Oktober 2025. Ini sebagai bentuk pengawalan aspirasi masyarakat Pinogu.
Dalam hal akses jalan, kesehatan dan pendidikan di Kecamatan Pinogu,” ujarnya kepada wartawan, Minggu (6/9/2025).
Menurutnya, forum ini diharapkan menjadi ruang partisipatif untuk melahirkan solusi nyata yang berpihak pada kesejahteraan warga.
Supri menambahkan, semangat “Pinogu Merdeka” bukan hanya slogan, tetapi tekad bersama menuju kemerdekaan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
“Kiranya FGD menjadi mediator untuk melahirkan kepastian kepada masyarakat yang ada di Pinogu.
Sehingga ini bakal menjadi awal ekstensi Pinogu merdeka dan kemerdekaan yang dimaksud adalah kemerdekaan infrastruktur jalan, pendidikan dan kesehatan,” tambahnya.
Ia berharap seluruh pihak, termasuk pemerintah provinsi dan kabupaten, dapat memperkuat komitmen.
Dan memperkaya perspektif dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan Pinogu yang lebih jelas, responsif, dan berkeadilan.(Ris)
Editor : Azis Manansang