Gorontalopost, GORONTALO — Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo menyoroti sejumlah aspek penting, termasuk pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih.
Dan kendala penyaluran dana desa tahap dua di Desa Kramat, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango.
Baca Juga: Komisi III DPRD Gorontalo Pastikan Pembangunan RS Ainun Habibie Sesuai Standar dan Tepat Waktu
Sorotan itu disampaikan saat Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo.
Melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor Desa Kramat, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Sabtu (11/10/2025).
Agenda ini merupakan bagian dari kegiatan monitoring dan pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan desa sekaligus menyerap aspirasi masyarakat setempat.
Rombongan Komisi I yang dipimpin oleh Wakil Ketua Hj. Siti Nuraini Sompie.
Didampingi Sekretaris Komisi I, Ekwan Ahmad, SH, disambut hangat oleh Kepala Desa Kramat, Moh. Yamin Podungge, bersama perangkat desa.
Dalam pertemuan itu, DPRD menyoroti sejumlah aspek penting, termasuk pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih dan kendala penyaluran dana desa tahap dua.
Kepala Desa Kramat, Moh. Yamin Podungge, menjelaskan bahwa Koperasi Merah Putih telah memiliki kelengkapan legalitas seperti akta notaris dan dokumen pendukung lain.
Namun, ia mengakui keanggotaan koperasi masih terbatas.
Selain itu, belum cairnya dana desa tahap dua menghambat pembayaran insentif bagi kader kesehatan, guru PAUD, guru ngaji, imam masjid, dan pegawai sara selama tiga bulan terakhir.
“Kami sudah memenuhi semua syarat administrasi, hanya saja pencairan dana desa yang belum terealisasi membuat beberapa program tertunda,” ungkap Yamin dengan nada
harap.
Baca Juga: New Castle FC Taklukkan Bonepantai FC, Bupati Ismet Mile Janji Bangun Tribun Megah Lapangan Duano
Meski menemui sejumlah kendala, Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo memberikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Desa Kramat.
Pelayanan administrasi dinilai tertib dan cepat, sementara koordinasi antara pemerintah desa dan masyarakat berjalan efektif dalam mendukung berbagai program pembangunan.
“Kami melihat komitmen pemerintah desa sudah baik. Tinggal memastikan agar semua program, terutama terkait dana desa, bisa segera terealisasi,” ujar Hj. Siti Nuraini Sompie.
Ia menegaskan, semua persoalan yang disampaikan pemerintah desa akan dibahas secara internal dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme DPRD.
Kunjungan ini menjadi bukti keseriusan Komisi I DPRD Gorontalo dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa.
Serta memastikan penyaluran dana desa berlangsung tepat waktu demi pelayanan publik yang lebih berkualitas di seluruh Gorontalo.(Mg-02).
Editor : Azis Manansang