Gorontalopost, SUWAWA – Pemerintah Kabupaten Bone Bolango memastikan belum ada skenario merumahkan PPPK
meski aturan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dalam APBD mulai membayangi keuangan daerah.
Sekretaris Daerah Bone Bolango, Iwan Mustapa mengatakan pemerintah daerah saat ini lebih memilih melakukan pengendalian belanja pegawai
dibanding memangkas tenaga PPPK yang sudah memiliki kontrak kerja resmi.
Menurutnya, kondisi fiskal Bone Bolango memang sedang menghadapi tantangan karena belanja pegawai saat ini masih berada di atas 40 persen.
Namun pemerintah daerah tetap berupaya mencari solusi agar pelayanan publik tidak terganggu.
“Kami belum punya desain atau skenario merumahkan PPPK. Yang kami lakukan sekarang adalah menekan pertumbuhan belanja pegawai agar sesuai aturan,” tegas Iwan.
Sebagai langkah pengendalian, pemerintah daerah mulai menerapkan moratorium atau penundaan penerimaan pegawai baru.
Selain itu, Bone Bolango juga akan mengajukan permohonan pertimbangan kepada Kemendagri
dan Kementerian Keuangan agar tetap mendapat toleransi fiskal pada tahun 2027.(Mg-05).
Editor : Azis Manansang