Gorontalopost, GORONTALO – Upaya membangun pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi terus menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah memperkuat budaya manajemen risiko dan sistem pengendalian internal
melalui Bimtek Penguatan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dan
Implementasi Manajemen Risiko Indeks (MRI) Tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Dumhil, Kota Gorontalo, Selasa (30/6/2026), dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Bone Bolango, Iwan Mustapa.
Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa kualitas tata kelola pemerintahan sangat ditentukan oleh efektivitas pengendalian korupsi dan kemampuan organisasi mengelola risiko.
“Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi dan Manajemen Risiko Indeks merupakan
parameter penting yang memberikan kontribusi besar terhadap kualitas tata kelola
pemerintahan.
Ini menjadi tantangan sekaligus tanggung jawab kita bersama untuk terus memperkuat sistem pengendalian internal pemerintah daerah,”ujar Iwan.
Menurutnya, tantangan reformasi birokrasi semakin besar seiring perubahan indikator penilaian SPIP yang membuat banyak daerah harus bekerja lebih keras mempertahankan capaian yang telah diraih.
Namun kondisi tersebut harus dijadikan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas
pemerintahan.
“Yang sudah baik harus kita jaga dan rawat. Jangan sampai capaian yang berhasil kita tingkatkan selama 2024 dan 2025 justru mengalami penurunan.
Semua indikator yang sudah membaik harus dipertahankan bahkan ditingkatkan,”tegasnya.
Iwan mengungkapkan bahwa sejumlah indikator reformasi birokrasi di Bone Bolango menunjukkan tren yang menggembirakan.
Indeks Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja terus mengalami peningkatan
sehingga perlu dijaga melalui kerja sama seluruh perangkat daerah.
Ia menegaskan bahwa manajemen risiko harus menjadi budaya kerja, bukan sekadar
dokumen administratif.
Setiap program dan kegiatan pemerintah harus memiliki identifikasi risiko yang jelas
berikut langkah mitigasi yang terukur agar potensi permasalahan dapat diantisipasi sejak dini.
“Pimpinan perangkat daerah adalah pemilik risiko. Karena itu, kepala OPD, sekretaris, hingga pengelola program
harus memiliki pemahaman yang sama tentang risiko, strategi mitigasi, dan langkah-
langkah pengendalian yang harus dilakukan,”tekannya.
Selain memberikan arahan kepada OPD, Sekda juga menyampaikan apresiasi kepada perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Gorontalo
yang terus memberikan pendampingan kepada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam memperkuat sistem pengendalian korupsi dan tata kelola pemerintahan.
“Di tengah efisiensi dan keterbatasan anggaran, kita tetap harus berbuat yang terbaik.
Kita harus terus menjaga apa yang sudah baik dan membenahi apa yang masih perlu diperbaiki.
Karena pada akhirnya seluruh upaya ini bermuara pada terwujudnya birokrasi yang
profesional, berintegritas, dan melayani masyarakat dengan lebih baik,” ujarnya.
Ia optimistis dengan komitmen bersama dan dukungan seluruh pihak, Bone Bolango mampu menghadirkan
pemerintahan yang semakin transparan, efektif, akuntabel, dan berorientasi pada
kepentingan masyarakat.(Mg-05).