Gorontalopost, JAKARTA – Pembangunan Jalan Tulabolo–Pinogu memasuki tahapan penting. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango
kini fokus memastikan jalur strategis menuju Pinogu yang melintasi kawasan hutan memiliki seluruh kelengkapan kerja sama dan regulasi sebelum peningkatan jalan dilanjutkan.
Untuk itu, Pemkab Bone Bolango mengajukan revisi permohonan persetujuan Adendum Perjanjian Kerja Sama (PKS) kepada Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.
Baca Juga: Idah Syahidah Dirawat Intensif, Wabup Boalemo Lahmuddin Hambali Datang Bawa Doa
Langkah tersebut dibawa langsung dalam kunjungan kerja Asisten II Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Sumber Daya Alam
Setda Bone Bolango Yusbar Ismail bersama Kepala Bappeda Litbang Bone Bolango Sri Mulyani Lalijo dan jajaran ke Kementerian Kehutanan, Rabu (12/8/2026).
Bagi Pemkab Bone Bolango, persoalan regulasi kawasan hutan menjadi salah satu bagian penting dalam mempercepat pembangunan. Pemerintah daerah ingin memastikan tidak ada tahapan yang terlewat sebelum pekerjaan peningkatan jalan dilakukan.
Yusbar Ismail mengatakan seluruh proses harus berjalan sesuai ketentuan karena sebagian ruas Jalan Tulabolo–Pinogu berada di kawasan hutan.
“Kita ingin seluruh proses peningkatan Jalan Tulabolo–Pinogu berjalan sesuai ketentuan. Karena ruas jalan ini melintasi kawasan hutan, maka aspek kerja sama dan regulasi harus kita pastikan terpenuhi sejak awal,” ujar Yusbar.
Ia menegaskan, kelengkapan administrasi bukan sekadar formalitas. Pemenuhan regulasi tersebut menjadi bagian dari upaya agar pembangunan dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Pinogu.
“Yang kita kejar adalah bagaimana prosesnya bisa berjalan dengan baik dan sesuai aturan, sehingga pembangunan jalan ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Baca Juga: Sampah hingga Akses Desa Jadi Perhatian, Bone Bolango Buru Solusi Inovatif Bersama BRIN
Kita tidak ingin ada persoalan administratif maupun regulasi yang kemudian menghambat proses di lapangan,” jelasnya.
Yusbar menambahkan, koordinasi dengan Kementerian Kehutanan akan terus diperkuat.
Pemerintah daerah ingin memastikan setiap kebutuhan dan persyaratan pembangunan dapat dikomunikasikan sejak awal sehingga tidak menjadi persoalan ketika proyek memasuki tahap pelaksanaan.
Dari sisi perencanaan, Sri Mulyani Lalijo mengatakan peningkatan Jalan Tulabolo–Pinogu tetap menjadi bagian dari infrastruktur strategis yang diperjuangkan Pemkab Bone Bolango.
Namun, pembangunan tersebut harus mengikuti ketentuan terkait pemanfaatan kawasan hutan.
“Dari sisi perencanaan, Jalan Tulabolo–Pinogu merupakan infrastruktur strategis yang terus kita dorong.
Namun, karena terdapat ruas yang melintasi kawasan hutan, seluruh proses harus kita sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Sri Mulyani.
Menurutnya, koordinasi lintas kementerian menjadi penting agar proses administrasi, kerja sama dan perencanaan dapat berjalan dalam satu jalur.
Pemkab Bone Bolango juga terus mengawal setiap tahapan agar pembangunan tidak menghadapi persoalan di kemudian hari.
“Kami berharap revisi permohonan ini dapat segera ditindaklanjuti. Intinya, kita ingin pembangunan tetap berjalan, tetapi seluruh aspek administrasi, kerja sama dan regulasinya juga terpenuhi,” tandasnya.
Dengan pengajuan revisi Adendum PKS tersebut, Pemkab Bone Bolango berharap proses peningkatan Jalan Tulabolo–Pinogu semakin jelas dan dapat bergerak maju tanpa terkendala persoalan regulasi kawasan hutan.(Mg-05).
Editor : Azis Manansang