Gorontalopost, SUWAWA — Pemerintah Kabupaten Bone Bolango ingin peran Tim Penggerak PKK bergerak lebih jauh dari sekadar kegiatan organisasi.
Bupati Bone Bolango Ismet Mile mendorong PKK menjadi jaringan yang aktif mendeteksi persoalan warga, menyampaikan kebutuhan masyarakat dan ikut mengawal penyelesaian masalah hingga tingkat paling bawah.
Hal itu disampaikan Ismet Mile dalam Sosialisasi Hasil Rakernas X PKK Tahun 2025 yang diikuti TP PKK Kabupaten, Kecamatan, Desa
dan Kelurahan di Aula Bappeda Litbang Bone Bolango, yang digelar oleh TP PKK Provinsi Gorontalo, Rabu (26/8/2026).
Baca Juga: Boalemo Dilanda Kemarau, Sholat Istisqa Digelar di Tilamuta untuk Memohon Hujan
Menurut Ismet, kekuatan utama PKK berada pada jejaringnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Melalui kelompok Dasawisma, kondisi warga dapat diketahui secara lebih cepat sebelum persoalan tersebut berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
Ia menegaskan implementasi hasil Rakernas X PKK harus memiliki sasaran yang jelas dan memberikan dampak terhadap pembangunan daerah.
“Pertemuan kita hari ini adalah untuk mengimplementasikan seluruh hasil Rakernas PKK.
Arahnya pada dua hal, yaitu menciptakan stabilitas daerah dan mensejahterakan
masyarakat,” tegasnya.
Karena itu, Ismet meminta kader PKK tidak hanya menjalankan agenda yang bersifat
formal.
Kader di lapangan harus mampu menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah, terutama dalam mengidentifikasi persoalan sosial, kesehatan maupun kebutuhan warga.
Baca Juga: Maulid Nabi di Telaga Jaya Hidupkan Syiar Islam dan Tradisi Walima, Kisah Isra Mi'raj Dibawakan da
“Yang paling tahu kondisi masyarakat di lapis bawah adalah PKK dan Dasawisma.
Ada yang sakit, ada yang kurang gizi, semua itu harus dilaporkan ke tingkat atas sampai kepada bupati, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak terlayani,” ujarnya.
Bupati juga mengingatkan agar identitas PKK tidak hanya ditunjukkan melalui atribut organisasi.
Ia menginginkan seluruh kegiatan PKK memiliki hasil yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
“PKK bukan penampilan baju yang serba keren. Saya berharap kegiatan PKK ini
merupakan wajib hukumnya bagi semua yang bernama PKK dan Dasawisma,” katanya.
Dengan posisi tersebut, Ismet menyebut PKK memiliki peran yang sangat luas dalam mendukung tugas pemerintahan.
Organisasi ini diharapkan tidak hanya menjadi pelaksana program, tetapi juga mitra pemerintah dalam bertukar informasi dan merumuskan langkah menghadapi persoalan masyarakat.
“PKK ini mitra kerja dan diskusi pemerintah. Seluruh kegiatan pemerintah hampir tidak ada yang tidak melibatkan PKK untuk bersama-sama menangani tugas pemerintahan,” jelasnya.
Ia kemudian meminta hasil Rakernas X PKK benar-benar diturunkan menjadi program yang dapat dilaksanakan di kecamatan, desa, kelurahan hingga kelompok Dasawisma.
Dengan demikian, keberadaan PKK dapat semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat.
Ismet berharap penguatan peran tersebut pada akhirnya membuat PKK mampu menjadi penghubung efektif antara pemerintah dan masyarakat,
mulai dari mendeteksi persoalan, menyampaikan informasi hingga memastikan pelayanan pemerintah menjangkau warga yang membutuhkan.
“Peran, fungsi dan tugas PKK ini harus dikembangkan. Ending dari kegiatan kita adalah kesejahteraan,” pungkas Ismet.(Mg-05).
Editor : Azis Manansang