Gorontalopost, SUWAWA – Penanganan AIDS, Tuberkulosis (TBC), dan Malaria (ATM) di Bone Bolango diarahkan memasuki babak baru.
Pemerintah daerah mulai menyiapkan sistem penanggulangan yang lebih terintegrasi agar pelayanan tidak berhenti ketika dukungan program atau donor berakhir.
Konsep tersebut dibahas dalam Forum Kemitraan Program Regional Support for
Sustainable Health Systems (RSSH) yang berlangsung di Aula Bappeda Litbang Bone
Bolango, dibuka Kepala Bappeda Litbang Bone Bolango, Sri Mulyani Laiijo, Kamis (27/8/2026).
Baca Juga: Ruwaida Ismet Mile Bongkar Fungsi Baru Posyandu, Dari Kesehatan hingga Rumah Layak Huni
Sri Mulyani menilai pengendalian tiga penyakit tersebut tidak dapat dipisahkan dari
berbagai persoalan sosial yang terjadi di masyarakat.
Faktor kemiskinan, perpindahan penduduk, perilaku, kondisi lingkungan, akses terhadap layanan kesehatan serta stigma dan diskriminasi menjadi bagian dari tantangan yang harus ditangani secara bersamaan.
Atas dasar itu, pola kerja sektoral dinilai tidak lagi cukup. Penanganan ATM
membutuhkan keterlibatan Dinas Kesehatan bersama Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, DPMD, Disdukcapil, pemerintah desa, dunia usaha, BUMN/BUMD, organisasi masyarakat, perguruan tinggi dan media.
“ATM membutuhkan pendekatan lintas sektor, lintas program, lintas sumber pembiayaan dan berbasis masyarakat,” kata Sri Mulyani.
Bappeda Litbang kemudian mengambil peran sebagai penghubung dan pengarah agar isu ATM masuk ke dalam agenda pembangunan daerah. Sinkronisasi program antar-OPD,
penajaman dukungan anggaran, pembukaan kemitraan serta pengawasan berbasis data menjadi bagian dari pola yang disiapkan.
Di tingkat masyarakat, social contracting menjadi salah satu opsi yang didorong.
Pemerintah dapat membangun kerja sama formal dengan komunitas atau organisasi masyarakat yang memiliki kemampuan menjangkau kelompok sasaran.
Baca Juga: Seriusi Dukungan ke Posyandu, Ismet Mile Minta Semua OPD Bone Bolango Ikut Bergerak
Mereka dapat diperkuat untuk melakukan edukasi, pendampingan pasien, penjangkauan, investigasi kontak dan surveilans berbasis masyarakat.
Untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber pembiayaan, Bone Bolango juga membuka peluang konsolidasi berbagai sumber dana. APBD, APBN/DAK, Dana Desa sesuai ketentuan,
dukungan BUMN/BUMD, CSR/TJSL, sektor swasta dan mitra pembangunan dapat dipadukan dengan tetap mengacu pada regulasi serta menghindari tumpang tindih.
Selanjutnya, model kemitraan akan dijalankan melalui tujuh tahapan, mulai dari pemetaan masalah hingga perluasan praktik yang dinilai efektif.
Pemerintah juga mendorong lima langkah utama berupa pemetaan program dan kebutuhan pembiayaan, integrasi ATM ke dalam perencanaan daerah, konsolidasi lintas sektor, penjajakan social contracting serta monitoring bersama.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah daerah ingin memastikan penanganan ATM tidak hanya aktif ketika terdapat program tertentu. Sistem pelayanan harus mampu bertahan, berkembang dan tetap menjangkau masyarakat secara berkelanjutan.
“Keberhasilan program ATM tidak hanya diukur dari berapa banyak kegiatan yang kita lakukan, tetapi dari seberapa kuat sistem yang kita bangun untuk memastikan layanan tetap tersedia bagi masyarakat,” pungkasnya.(Mg-05).
Editor : Azis Manansang