Gorontalopost, SUWAWA – Bupati Bone Bolango Ismet Mile memasang target tegas
dalam penyusunan APBD 2027.
Ia ingin pembahasan hingga persetujuan anggaran daerah selesai paling lambat November 2026 agar program pembangunan tidak lagi terkonsentrasi pada penghujung tahun.
Target tersebut disampaikan Ismet dalam rapat paripurna DPRD Bone Bolango, Senin (7/9/2026).
Baca Juga: Walikota Gorontalo Adhan Dambea Klarifikasi Alasan Tak Hadir Panggilan Polda Sedang di Luar Kota
Ia menilai percepatan pembahasan penting agar pemerintah memiliki cukup waktu
menyiapkan berbagai program pembangunan sebelum memasuki 2027.
Namun, kecepatan bukan satu-satunya target. Ismet juga meminta APBD 2027 disusun lebih selektif dengan mengarahkan anggaran kepada persoalan yang benar-benar mendesak, terutama stunting dan kemiskinan.
Menurutnya, keterbatasan kemampuan fiskal daerah membuat setiap program harus melalui pertimbangan yang matang. Anggaran tidak boleh habis untuk kegiatan yang manfaatnya tidak jelas bagi masyarakat.
“Prioritas anggaran harus diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung dan mampu menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat,” ujar Ismet.
Ia menyebut, pemerintah daerah membutuhkan stabilitas sebagai fondasi agar berbagai akses pembangunan dapat dipercepat.
Dengan begitu, manfaat pembangunan diharapkan lebih cepat dirasakan masyarakat.
Pada saat yang sama, Pemkab Bone Bolango menghadapi pekerjaan rumah lain, yakni memperbesar kapasitas fiskal daerah.
Peningkatan PAD menjadi salah satu langkah penting agar pemerintah memiliki sumber pembiayaan yang lebih kuat untuk menjalankan program prioritas.
Baca Juga: Cari Nahkoda Baru RSUD Clara Gobel, Rum Pagau Ingin Direktur Profesional dan Mampu Mengayomi
Ismet sebelumnya juga menyinggung sektor pertambangan sebagai salah satu potensi yang dapat mendukung pendapatan daerah.
Jika aktivitas perusahaan berkembang dari eksplorasi ke tahap eksploitasi dengan tetap mengikuti ketentuan yang berlaku, sektor tersebut dinilai berpotensi memberikan tambahan kontribusi bagi daerah.
Ruang fiskal yang semakin kuat akan memberikan keleluasaan bagi pemerintah dalam membiayai kebutuhan pembangunan. Salah satu agenda strategis yang turut mendapat perhatian adalah pembangunan akses Tulabolo–Pinogu.
DPRD Provinsi Gorontalo mendorong agar pembangunan akses tersebut dapat masuk dalam perhatian APBD 2027.
Sebelumnya, rencana tersebut menghadapi kendala akibat terbatasnya ruang fiskal pada APBD Perubahan.
Karena itu, Ismet berharap pembahasan anggaran tahun depan tidak hanya berlangsung cepat, tetapi juga menghasilkan keputusan yang tepat sasaran.
Ia menilai komunikasi dan sinergi antara Pemkab Bone Bolango dengan DPRD harus
semakin diperkuat.
“Baik pemerintah daerah maupun DPRD harus berada dalam satu komitmen untuk
memastikan penggunaan anggaran benar-benar mendukung pembangunan dan
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat,” katanya.
Ismet juga menyoroti keterlambatan pembahasan KUA-PPAS Perubahan APBD 2026.
Kondisi tersebut, menurutnya, perlu segera diselesaikan agar tidak ikut menghambat penyusunan APBD 2027.
Ia meminta seluruh tahapan pembahasan dilakukan secara efektif dan terukur.
Dengan waktu yang tersedia, pembahasan harus dipercepat sehingga tersedia ruang yang lebih panjang untuk menyusun APBD 2027.
“Kita memang perlu mempercepat proses karena pembahasan KUA-PPAS sudah
terlambat, tetapi seluruh mekanisme tetap harus dijalankan,” jelasnya.
Ismet memastikan percepatan tidak dimaksudkan untuk memangkas tahapan atau
mengabaikan prosedur. Setiap proses tetap harus dilakukan secara cermat, hanya saja pembahasan perlu dibuat lebih efisien.
“Yang kita kejar adalah efektivitas waktu, bukan menghilangkan tahapan atau mengambil keputusan secara terburu-buru,” tegasnya.
Bagi Ismet, APBD 2027 harus memiliki makna lebih dari sekadar kewajiban administratif pemerintah setiap tahun. Setiap program yang mendapatkan anggaran wajib memiliki sasaran yang jelas dan dampak nyata bagi masyarakat.
Jika target persetujuan pada November 2026 dapat tercapai, pelaksanaan program
pembangunan diharapkan bisa dimulai lebih awal pada 2027.
Pemerintah daerah dan DPRD kini memiliki tanggung jawab menjaga keseimbangan antara percepatan, kualitas perencanaan, dan ketepatan penggunaan anggaran.
APBD 2027 pada akhirnya diharapkan menjadi instrumen yang mampu menjawab
persoalan mendasar Bone Bolango, terutama menekan stunting dan kemiskinan,
sekaligus memperkuat kemampuan fiskal daerah untuk mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.(Mg-05).
Editor : Azis Manansang