Gorontalopost, JAKARTA – Peran Bone Bolango dalam agenda pembangunan berkelanjutan mendapat sorotan di tingkat nasional.
Sri Mulyani Lalijo, perwakilan Bappeda Bone Bolango, dipercaya menjadi Ketua Presidium dalam Rapat Umum Anggota (RUA) IX Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) 2026 yang digelar di Jakarta, 16 September 2026.
Baca Juga: Dinkes Gorontalo Sikapi Laporan, Suami Pergoki Istri Bersama Direktur RS di Limba B
Mandat tersebut membuat posisi Bone Bolango dalam forum tidak sebatas hadir sebagai anggota.
Sri Mulyani menjadi salah satu pihak yang bertugas mengarahkan jalannya persidangan, ketika pemerintah kabupaten bersama berbagai organisasi
dan pemangku kepentingan membahas masa depan pembangunan yang tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
RUA IX LTKL 2026 hadir di tengah kebutuhan daerah untuk mencari titik temu antara pembangunan ekonomi dan perlindungan sumber daya alam.
Pertumbuhan ekonomi tidak lagi dipandang berdiri sendiri karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat, pengelolaan kekayaan alam, pangan, serta keberlanjutan lingkungan.
Sri Mulyani memimpin sidang presidium bersama Sarman Simanjorang. Direktur Eksekutif APKASI tersebut dipercaya sebagai anggota sidang presidium.
Adapun Wahyu Rusiana dari Organisasi Muda SIAK menjalankan tugas sebagai Sekretaris Sidang Presidium.
Keterlibatan tiga unsur tersebut memperlihatkan luasnya ruang kolaborasi yang dibangun dalam forum LTKL.
Baca Juga: BBM Langka, Brigif Terkendala Lahan hingga Malaria Naik, Rum Pagau Gelar Rapat Forkopimda
Pemerintah daerah, organisasi, serta kelompok masyarakat dipertemukan untuk membangun agenda bersama dan membicarakan berbagai tantangan pembangunan berkelanjutan.
Bagi Bone Bolango, forum ini memiliki relevansi langsung dengan kondisi daerah. Potensi sumber daya dan bentang alam yang dimiliki daerah dapat menjadi bagian dari penggerak pembangunan dan ekonomi masyarakat,
namun pemanfaatannya tetap harus memperhitungkan kemampuan lingkungan dalam menopang kehidupan.
Persoalan tersebut membuat pembangunan berkelanjutan menjadi kebutuhan konkret di tingkat daerah.
Pemerintah dituntut mencari pola pengelolaan potensi wilayah yang mampu menghadirkan manfaat bagi masyarakat sekaligus menjaga lingkungan agar tetap
lestari.
RUA IX LTKL kemudian menjadi ruang untuk mempertemukan berbagai pengalaman dan kepentingan tersebut.
Kolaborasi antarkabupaten menjadi salah satu bagian penting karena persoalan lingkungan, ekonomi, pangan, sumber daya alam hingga kesejahteraan masyarakat kerap saling terhubung dan tidak mengenal batas administratif.
Di tengah pembahasan itu, presidium memiliki peran untuk menjaga persidangan tetap terarah sekaligus memastikan anggota memperoleh kesempatan menyampaikan gagasan dan kepentingannya.
Peran tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga agar agenda organisasi dapat dibahas secara bersama.
Kepercayaan kepada Sri Mulyani juga menjadi gambaran keterlibatan Bone Bolango
dalam pembicaraan nasional mengenai pembangunan daerah.
Pengalaman yang dimiliki daerah dapat dibawa ke forum nasional, sementara berbagai gagasan dari kabupaten lain dapat menjadi bahan pembelajaran dalam melihat tantangan pembangunan di daerah.
Dengan tampilnya Sri Mulyani Lalijo sebagai Ketua Presidium RUA IX LTKL 2026, Bone Bolango mengambil bagian dalam forum yang mempertemukan pemerintah kabupaten, masyarakat, organisasi,
dan pemangku kepentingan untuk membangun pendekatan pembangunan yang tetap memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperhatikan keberlanjutan lingkungan.(Mg-05).
Editor : Azis Manansang