Gorontalopost, SUWAWA — Rencana pengembangan aktivitas PT Gorontalo Minerals (GM) menuju tahap produksi membuat persoalan tambang rakyat di kawasan Motomboto dan sekitarnya kembali menjadi perhatian.
Satgas Pemuda Pengawal Tambang meminta pemerintah tidak menunggu aktivitas
perusahaan memasuki skala lebih besar sebelum menyelesaikan kepastian bagi masyarakat yang selama ini menjalankan aktivitas pertambangan.
Desakan itu disampaikan Ketua Satgas Pemuda Pengawal Tambang, Kelvin Tolinggi,
dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Bone Bolango, pemerintah daerah dan PT GM, Rabu (16/9/2026).
Baca Juga: Dugaan Pelecehan Seksual di SPPG Boalemo Berujung Laporan Polisi, Eks Karyawan Ungkap Rangkaian Ke
Menurut Kelvin, forum tersebut harus menghasilkan keputusan atau langkah lanjutan yang jelas.
Ia tidak ingin RDP kembali berakhir dengan daftar persoalan tanpa penyelesaian konkret di lapangan.
“RDP ini harus punya hasil yang dapat dilihat dan diikuti tindak lanjutnya. Masyarakat sudah membutuhkan kepastian, sehingga pembahasannya jangan berhenti pada forum saja,” kata Kelvin.
Ia menjelaskan, aktivitas pertambangan rakyat bukan semata persoalan administrasi. Ada masyarakat yang telah lama menjalankan kegiatan ekonomi di kawasan tersebut dan membutuhkan kepastian mengenai keberlanjutan aktivitas mereka.
Sementara itu, PT GM memiliki rencana untuk mengembangkan kegiatan pertambangan menuju tahap produksi.
Menurut Kelvin, situasi tersebut membuat penyelesaian persoalan masyarakat menjadi semakin penting.
Salah satu opsi yang didorong Satgas adalah memberikan ruang legal melalui WPR dan IPR.
Namun, Kelvin meminta pemerintah memastikan pembahasan WPR benar-benar
mempertimbangkan kondisi masyarakat di lapangan.
Baca Juga: Dari Polemik ke Musprov, Hendrawan Minta Kadin Gorontalo Kembali Bicara Ekonomi dan Lapangan Kerja
Menurutnya, penetapan wilayah pertambangan rakyat harus melihat titik-titik aktivitas warga dan kebutuhan ekonomi masyarakat, bukan hanya mengacu pada dokumen administratif.
“Wilayah yang dibahas harus benar-benar melihat kondisi faktual. Di sana ada masyarakat yang sudah melakukan aktivitas dan memiliki kebutuhan ekonomi.
Karena itu, penyelesaiannya harus memperhitungkan realitas tersebut,” jelasnya.
Kelvin juga mendorong pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat bersama PT GM serta masyarakat penambang membangun mekanisme penyelesaian yang transparan.
Menurutnya, kepastian sejak awal diperlukan untuk menghindari munculnya persoalan sosial ketika aktivitas perusahaan meningkat.
Ia menegaskan posisi Satgas bukan untuk berhadapan dengan perusahaan ataupun
membela aktivitas masyarakat secara sepihak.
Fokusnya, kata Kelvin, adalah memastikan investasi dan ekonomi masyarakat dapat
berjalan dalam koridor aturan yang jelas.
“Yang kami dorong adalah kepastian untuk semua pihak. Investasi harus memiliki
kepastian, masyarakat juga harus mengetahui ruang aktivitas mereka berdasarkan aturan yang berlaku,” ujarnya.
Di luar isu tambang rakyat, Satgas meminta PT GM lebih terbuka mengenai perkembangan perusahaan.
Beberapa informasi yang diminta meliputi jumlah dan asal tenaga kerja, perkembangan eksplorasi, rencana produksi, kontribusi terhadap daerah, CSR serta tahapan kegiatan perusahaan.
Baca Juga: Sri Mulyani Lalijo Bawa Nama Bone Bolango ke Forum LTKL 2026, Pimpin Sidang Presidium Nasional
Kelvin memberi perhatian khusus terhadap kesempatan kerja bagi masyarakat lokal. Ia berharap keterlibatan tenaga kerja lokal tidak hanya disampaikan melalui angka
persentase,
tetapi disertai informasi mengenai posisi pekerjaan, peluang yang tersedia dan peningkatan kapasitas bagi warga.
Begitu pula dengan kontribusi ekonomi perusahaan. Satgas meminta kejelasan mengenai manfaat yang diterima daerah melalui PAD, royalti, retribusi maupun program CSR.
Kelvin berharap hasil RDP segera memasuki tahap implementasi. Ia memberikan rentang waktu tiga hingga lima bulan agar sudah terlihat perkembangan konkret dari persoalan
yang dibahas, termasuk mekanisme legal bagi aktivitas tambang rakyat.
“Jangan sampai kita baru bergerak ketika masalah sudah membesar. Setelah RDP ini, harus ada langkah yang benar-benar berjalan dan dapat diukur hasilnya,” tegas Kelvin.
Bagi Satgas Pemuda Pengawal Tambang, keberhasilan forum tidak ditentukan oleh
banyaknya kesepakatan yang tertulis dalam dokumen, melainkan oleh perubahan nyata yang dirasakan masyarakat setelah pembahasan selesai.(Mg-05).