Gorontalopost, SUWAWA — Penantian panjang terhadap aktivitas produksi PT Gorontalo Minerals (GM) kembali menjadi sorotan di Bone Bolango.
Setelah perusahaan menjalani proses menuju produksi sejak sekitar 2009–2010, DPRD kini meminta kepastian yang lebih konkret mengenai realisasi operasional perusahaan.
Persoalan itu dibahas dalam RDP yang mempertemukan DPRD Bone Bolango, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, Satgas Pemuda Peduli dan Pengawal Tambang serta PT GM, Rabu (16/9/2026).
Baca Juga: Mukab-Mukot KADIN Gorontalo Berpotensi Diulang, Kader Potensial Mulai Dibidik
Ketua Komisi II DPRD Bone Bolango Sofyan Wahidji mengatakan masyarakat sudah
terlalu lama menunggu manfaat ekonomi dari potensi pertambangan tersebut.
Menurut dia, pemerintah daerah dan DPRD tidak menutup ruang bagi investasi PT GM.
Namun, setelah perjalanan lebih dari satu dekade, diperlukan penjelasan yang lebih
terukur mengenai kapan perusahaan mulai memasuki tahap produksi.
“Sekarang yang menjadi perhatian utama adalah kepastian waktunya. Setelah sekian lama berjalan, masyarakat perlu mengetahui kapan produksi benar-benar dimulai,” kata Sofyan.
Selain kepastian produksi, DPRD meminta manfaat keberadaan perusahaan dapat
dirasakan secara nyata oleh daerah. Penerimaan daerah, pertumbuhan ekonomi dan
kesempatan kerja bagi masyarakat lokal menjadi beberapa aspek yang mendapat perhatian.
Sofyan juga mempertanyakan perubahan persentase tenaga kerja lokal yang sebelumnya disebut 80 persen dan kini menjadi 75 persen. Ia meminta data tersebut diverifikasi agar sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Jika tenaga ahli tertentu belum tersedia di Bone Bolango, penggunaan tenaga dari luar daerah masih dimungkinkan. Namun, hal tersebut menurut Sofyan harus dibarengi dengan program peningkatan kapasitas pekerja lokal.
Baca Juga: Tambang Rakyat Motomboto Terancam Polemik Baru, Satgas Minta Pemerintah Bergerak Sebelum PT GM Pro
Ketua Komisi I DPRD Bone Bolango Rakhmatiyah Deu bahkan meminta orientasi
pemberdayaan masyarakat tidak berhenti pada pekerjaan kasar.
Menurutnya, CSR perusahaan seharusnya dapat diarahkan pada program yang
memberikan dampak jangka panjang, seperti beasiswa, pendidikan dan pelatihan
keterampilan bagi generasi muda Bone Bolango.
“Peluang masyarakat lokal perlu diperluas. Mereka jangan hanya disiapkan untuk
pekerjaan pendukung, tetapi juga harus diberi pendidikan dan keterampilan agar bisa mengisi kebutuhan teknis perusahaan,” ujar Rakhmatiyah.
Ia juga meminta PT GM memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah terkait lahan dan proses pembebasan lahan. Koordinasi sejak awal dinilai penting untuk menghindari persoalan administrasi, kesalahan pembayaran maupun potensi sengketa.
Anggota DPRD Bone Bolango Rizki Huntuyungo kemudian menyoroti soal jadwal
operasional. Sebelumnya, target akhir 2026 sempat menjadi pembahasan, tetapi
perkembangan terbaru mengarah pada 2027.
Rizki meminta PT GM memberikan roadmap yang dapat menjadi pegangan bersama. Roadmap tersebut diharapkan memuat tahapan pembangunan, jadwal kegiatan, waktu dimulainya produksi serta tahapan pengembangan setelah produksi berjalan.
“Jangan sampai masyarakat terus mendapatkan target yang sifatnya perkiraan, lalu
beberapa waktu kemudian kembali berubah. Harus ada tahapan dan jadwal yang bisa dijelaskan,” tegas Rizki.
Ia juga meminta perusahaan ikut membuka ruang penyelesaian bagi masyarakat yang selama ini menjalankan aktivitas tambang lokal. Salah satu mekanisme yang dapat dibahas adalah legalisasi melalui WPR dan IPR, termasuk pembentukan kelembagaan atau korporasi penambang masyarakat.
Sementara itu, Yakub Tangahu membawa pengalaman panjangnya dalam persoalan
pertambangan Suwawa. Ia mengakui pernah bersikap kritis terhadap keberadaan PT GM.
Kini, Yakub menyatakan mendukung percepatan operasional PT GM karena melihat
kebutuhan Bone Bolango terhadap sumber pertumbuhan ekonomi dan penerimaan baru.
Namun, dukungan tersebut tetap disertai sejumlah pertanyaan. Yakub meminta perusahaan menjelaskan mengapa proses menuju produksi membutuhkan waktu yang jauh lebih panjang dibandingkan aktivitas pertambangan di daerah lain yang dinilainya lebih cepat memasuki pembangunan dan produksi.
Baca Juga: Dugaan Pelecehan Seksual di SPPG Boalemo Berujung Laporan Polisi, Eks Karyawan Ungkap Rangkaian Ke
Ia juga meminta penjelasan terkait tahapan pembangunan, kondisi sumber daya dan faktor yang membuat proses tersebut berjalan panjang.
Yakub berharap target produksi yang disebut akan dimulai pada April 2027 dapat benar- benar diwujudkan.
Ketua Komisi III DPRD Bone Bolango Faisal Mohie kemudian mengaitkan target tersebut dengan perencanaan keuangan daerah.
Ia meminta kontribusi PT GM tidak lagi hanya dimasukkan sebagai potensi pendapatan dalam pembahasan APBD, tetapi harus memiliki dasar proyeksi yang jelas.
Menurut Faisal, sejumlah proyeksi kontribusi perusahaan pernah muncul dalam
pembahasan APBD dan kemudian harus dihapus karena belum terealisasi.
Karena itu, apabila target produksi April 2027 telah disampaikan, DPRD berharap target tersebut dapat menjadi bagian dari perencanaan APBD 2027 sepanjang tersedia dasar dan kepastian yang memadai.
“DPRD membutuhkan angka dan dasar proyeksi yang jelas, bukan hanya perkiraan
mengenai besarnya potensi pendapatan perusahaan bagi daerah,” ujar Faisal.
Untuk sektor ketenagakerjaan, Faisal juga mendorong peningkatan kualitas SDM lokal. Jika masyarakat Bone Bolango menjadi mayoritas pekerja, mereka perlu dibekali kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan industri pertambangan.
Pelatihan vokasi, keterampilan teknis serta kemampuan mengoperasikan alat berat dinilai dapat menjadi langkah awal agar masyarakat lokal memiliki peluang mengisi posisi yang membutuhkan keahlian lebih tinggi.(Mg-05).
Editor : Azis Manansang