Gorontalopost, SUWAWA – Pengurangan kepesertaan BPJS Kesehatan tidak membuat Pemerintah Kabupaten Bone Bolango mengendurkan komitmennya terhadap perlindungan kesehatan masyarakat.
Pemkab justru menyiapkan sekitar Rp2 miliar dalam APBD Perubahan untuk menjaga cakupan jaminan kesehatan tetap terpenuhi.
Komitmen itu mengemuka dalam pertemuan Bupati Bone Bolango Ismet Mile bersama BPJS Kesehatan di Ruang Kerja Bupati, Kamis (24/6/2026).
Baca Juga: Jumbara PMR Tilamuta Jadi Kawah Seleksi, Lahmudin Dorong Kader Muda Boalemo Tembus Tingkat Nasional
Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekda Bone Bolango Iwan Mustapa.
Di hadapan jajaran BPJS Kesehatan, Ismet menyampaikan bahwa sejumlah persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan jaminan kesehatan sedang dibenahi pemerintah daerah.
Salah satunya menyangkut perubahan jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan.
Bagi Ismet, perubahan tersebut tidak boleh berujung pada hilangnya perlindungan kesehatan bagi masyarakat.
Karena itu, pemerintah daerah mengambil langkah dengan menyiapkan dukungan pembiayaan melalui APBD Perubahan.
“Komitmen kami adalah memastikan masyarakat tetap terlindungi. Karena itu, meskipun terjadi pengurangan peserta BPJS Kesehatan, capaian Universal Health Coverage tetap menjadi target yang harus dijaga,” ujar Ismet.
Dukungan anggaran sekitar Rp2 miliar tersebut akan digunakan untuk memastikan kepesertaan masyarakat Bone Bolango dalam program jaminan kesehatan tetap terpenuhi.
Pemerintah daerah juga akan melakukan pembenahan data agar kepesertaan benar-benar sesuai dengan kondisi dan kriteria yang berlaku.
Baca Juga: Tanah Wakaf di Pangi dan Polohungo Segera Bersertifikat, Lahmuddin: Jangan Jadi Sengketa
Ismet menekankan, keberhasilan UHC tidak cukup diukur dari persentase masyarakat yang tercatat sebagai peserta.
Hal yang lebih penting adalah adanya kepastian perlindungan saat masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan.
Dengan demikian, pembenahan data kepesertaan menjadi langkah penting dalam menjaga keberlanjutan program.
Pemkab Bone Bolango akan menyelaraskan kebijakan anggaran dengan kebutuhan masyarakat sehingga mereka yang berhak memperoleh jaminan kesehatan tetap mendapatkan perlindungan.
“Harapan kami, dukungan anggaran ini mampu menjaga masyarakat tetap mendapatkan jaminan kesehatan.
Jangan sampai persoalan kepesertaan justru menghambat mereka memperoleh pelayanan saat dibutuhkan,” tutup Ismet.(Mg-05).
Editor : Azis Manansang