Gorontalopost, MANADO – Anggaran yang terserap hingga akhir tahun belum tentu menjadi bukti pembangunan berhasil.
Bagi Sekretaris Daerah Bone Bolango, Iwan Mustapa, ukuran sesungguhnya justru terletak pada perubahan yang dirasakan masyarakat: persoalan yang terselesaikan, target yang tercapai, dan kesejahteraan yang semakin baik.
Pesan tersebut menjadi sorotan saat Iwan tampil sebagai pembicara utama dalam
Bimbingan Teknis Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah di Aryaduta Hotel Manado, Selasa (13/10/2026).
Baca Juga: Pemprov Gorontalo Tegaskan Antrean BBM Tak Cukup Diatasi dengan Pasokan, Sorot Pengisian Berulang
Ia mengingatkan perangkat daerah agar tidak terjebak pada pekerjaan administratif, seperti menjalankan kegiatan dan menuntaskan laporan, sementara hasil pembangunan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan warga.
Tantangan itu tergambar dari kondisi kemiskinan Bone Bolango. Pada Maret 2025, tingkat kemiskinan tercatat 13,16 persen, turun dibandingkan 14,80 persen pada Maret 2024.
Penurunan tersebut menjadi sinyal perbaikan, tetapi angka yang masih di atas 13 persen menunjukkan bahwa upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum selesai.
Iwan menilai potensi pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM, dan sumber daya alam harus dihubungkan dengan program yang tepat sasaran serta berkelanjutan, bukan dijalankan secara terpisah tanpa arah hasil yang jelas.
Karena itu, ia meminta pengendalian dan evaluasi pembangunan dijadikan instrumen untuk menguji apakah perencanaan, alokasi anggaran, dan pelaksanaan program benar- benar sejalan.
Persoalan yang harus dibenahi mencakup ketidaksinkronan target dengan anggaran, perbedaan antara realisasi kegiatan dan indikator pembangunan, serta data antar perangkat daerah yang belum sepenuhnya terpadu.
Program lintas sektor juga perlu mendapat perhatian khusus agar hambatan pelaksanaan dapat segera diselesaikan dan manfaatnya tidak terhenti pada laporan kegiatan.
Baca Juga: Tiga Jabatan Berganti di Polres Gorontalo, Kapolres Tekankan Adaptasi Cepat dan Pelayanan Publik
Iwan menegaskan, setiap catatan evaluasi SAKIP maupun BPK harus berujung pada
langkah perbaikan yang konkret.
Setiap masalah perlu memiliki penyebab yang jelas, penanggung jawab, rencana aksi, dan tenggat penyelesaian.
Ia mendorong lima komitmen bersama: Satu Target untuk menyatukan arah pembangunan, Satu Data untuk memastikan informasi yang valid, Satu Gerak
untuk memperkuat kerja lintas sektor, Satu Tindak Lanjut agar setiap persoalan dituntaskan, dan Satu Hasil untuk memastikan anggaran memberi manfaat nyata.
Melalui siklus perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan tindak
lanjut yang konsisten,
pemerintah daerah diharapkan mampu mendeteksi penyimpangan lebih awal dan mengambil keputusan berdasarkan hasil yang terukur.(Mg-05).
Editor : Azis Manansang