Gorontalopost, SUWAWA – Persoalan administrasi keluarga, identitas anak, legalitas tanah, hingga akses layanan kesehatan menjadi bagian dari perhatian Kejaksaan Negeri Bone Bolango melalui program Bakti Jaksa untuk Masyarakat.
Kegiatan yang dijadwalkan pada 5 November 2026 di Centerpoint Bone Bolango ini menghadirkan 14 layanan terpadu untuk membantu masyarakat memperoleh pelayanan dalam satu tempat.
Baca Juga: HUT ke-27 Boalemo Jadi Alarm Perbaikan Kinerja, Lahmudin Minta Pimpinan OPD Beri Teladan
Kepala Kejari Bone Bolango, Feddy Hantyo Nugroho, menjelaskan bahwa kebutuhan warga kerap saling berkaitan.
Persoalan hukum bisa beriringan dengan dokumen kependudukan yang belum lengkap, aset yang membutuhkan kepastian hukum, maupun kebutuhan perlindungan sosial.
Karena itu, kejaksaan mendorong pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat melalui koordinasi lintas instansi.
Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui JAKSA SAKTI, yang memfasilitasi penyerahan buku nikah, KTP, dan Kartu Keluarga bagi pasangan yang telah menjalani isbat nikah.
Sementara itu, JAKSA AYU membantu pemenuhan identitas anak melalui penyerahan Kartu Identitas Anak kepada anak-anak yatim piatu yang telah menjalani sidang perwalian.
Kelengkapan dokumen ini penting untuk mendukung akses terhadap layanan publik dan pemenuhan hak administratif keluarga maupun anak.
Pelayanan terpadu tersebut juga mencakup konsultasi dan edukasi hukum, pengambilan barang bukti perkara tilang, serta kampanye antikorupsi.
Warga turut dapat mengakses pasar murah, pemeriksaan kesehatan dan konsultasi kesehatan jiwa gratis, donor darah, serta promosi UMKM.
Baca Juga: Angin Kencang Picu Api Cepat Meluas di Tambang Suwawa, Warga Cemas Nasib Keluarga
Dengan rangkaian ini, kegiatan tidak hanya memberi ruang bagi warga untuk memperoleh pemahaman hukum, tetapi juga mendekatkan layanan sosial dan peluang ekonomi.
Di sisi lain, kejaksaan turut mendorong pengelolaan aset dan perlindungan kepentingan publik melalui sejumlah program.
JAKSA KOSTAN mendukung kepastian hukum atas tanah milik pemerintah daerah, JADAS berkaitan dengan penataan kendaraan dinas yang tidak sesuai peruntukannya,
sedangkan JAPRI diwujudkan melalui penyerahan sertifikat tanah wakaf untuk rumah ibadah. Program JPP juga memberikan penghargaan kepada desa yang dinilai terbaik dalam kepatuhan ketenagakerjaan.
Feddy menekankan bahwa keberhasilan kegiatan tidak cukup diukur dari terlaksananya pelayanan,
tetapi juga dari tindak lanjut dan kesinambungan kolaborasi agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.(Mg-05).
Editor : Azis Manansang