Deprov Temui Kemenhub, Perjuangkan Bandara Pohuwato

GORONTALOPOST.CO.ID, JAKARTA - Setelah sekian tahun tenggelam dalam ingatan. Bandara Pohuwato yang dirintis sejak di zaman pemerintahan bupati Zainudin Hasan dan wakil bupati Yusuf Giasi pada periode 2005-2010 silam. Kembali mencuat ke permukaan menyusul upaya dari jajaran Dewan Provinsi Gorontalo. Karena keberadaannya sangat penting untuk mendukung kemajuan pembangunan di Provinsi Gorontalo. Sehingga itu jajaran Deprov yang tergabung dari sejumlah komisi yakni komisi I, II, III dan IV, kembali berjuang ke Jakarta. Dikoordinir langsung oleh Ketua Deprov, Paris RA Jusuf dan Wakil Ketua Deprov, Awaludin Pauweni. Melakukan konsultasi-nya ke Direktorat Jendral (Ditjen) Perhubungan Udara di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI, kemarin. Guna berjuang dan mempertanyakan terkait kelanjutan akan pekerjaan pembangunan dan pengembangan bandara Pohuwato tersebut. Dari agenda konsultasi itu, menurut Wakil Ketua Deprov Awaludin Pauweni saat dihubungi, terungkap bahwa salah satu permasalahan utama yang masih dihadapi alias menjadi kendala, adalah terkait perizinan untukk aktivitas Galian C. Yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan penimbunan di sejumlah titik pembangunan bandara, seperti runway atau lintasan pacu, dan sebagainya.  Selain itu, yang berkembang pula, menyangkut kebutuhan pembebasan lahannya seluas 128 hektar. Dimana, luas lahan yang telah dihibahkan oleh Pemda Pohuwato, hanya sekitar 41 hektar. Sementara sisanya, masih dalam proses. Poin lainnya yang didapatkan dari konsultasi tersebut, menyangkut keberadaan hutan lindung, sudah sekitar 40 hektar diserahkan oleh Dinas Kehutanan ke Pemda Pohuwato. Pun demikian dengan 20 hektar tanah rakyat yang sudah dibebaskan Pemda Pohuwato, dan menurut rencana akan disertifikatkan pada tahun 2020 ini juga. Terungkap juga, pada pertemuan tersebut, perlu ada master plan bandara Pohuwato, yang akan dianggarkan pada tahun 2021 mendatang. (zis) Editor : Administrator