Advetorial Artis Dan Hiburan Berita Daerah Berita Utama Cover Story COVID-19 Ekonomi & Bisnis Hukum & Kriminal Internasional Kesehatan Lifestyle & Teknologi Nasional Opini Pendidikan Politik & Pemerintahan Sport Teropong

Mendapatkan Pengakuan KPK Bupati Pacu OPD Maksimalkan Tata Kelola Pemerintahan

Azis Manansang • Kamis, 31 Agustus 2023 | 00:03 WIB

 

Bupati Gorontalo Utara Thariq Modanggu(Dok:Hms)
Bupati Gorontalo Utara Thariq Modanggu(Dok:Hms)


Gorontalopost.Id,   KWANDANG – Keberhasilan Pemerintah Gorontalo Utara menempati peringkat dua setelah Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam tata kelola pemerintahan.

Memacuh Bupati Gorontalo Utara Thariq Modanggu untuk terus mendorong OPD memaksimalkan tata kelola Pemerintahan.

"Layanan tata kelola pemerintahan Gorontalo Utara mendapat pengakuan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca Juga: Ciptakan Pariwisata Berkarakter, Hamim Raih Apresiasi Tokoh Indonesia

”Allhamdulillah penilaian KPK di triwulan I kemarin melalui sisttem MCP (Monitoring Center for Prevention) Gorontalo Utara.

Menempati peringkat dua setelah Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam tata kelola pemerintahan.

Baca Juga: Barang Bukti 118 Butir Peluru Aktif Pesanan Online Dimusnakan Kejari Gorontalo

Pekan ini tentu kita pacu OPD memaksimalkan kinerjanya berdasarkan penilaian KPK melalui MCP,” Kata Tharq Modanggu usai rapat seluruh OPD di Kabupaten Gorontalo Utara.

Seperti di ketahui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berupaya melakukan pencegahan korupsi pada pemerintah daerah melalui sistem, salah satunya melalui MCP (Monitoring Center for Prevention).

Baca Juga: Diduga Akibat Puntung Rokok Lahan Kering di Kompleks Hotel Aston Terbakar

MCP merupakan sebuah aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi, melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

MCP memiliki 8 cakupan intervensi, yaitu perizinan, pengadaan barang dan jasa, perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Baca Juga: Resmob Polres Gorontalo Utara Ringkus Curanmor Beraksi di Dua Lokasi

Pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), manajemen aset daerah, optimalisasi pajak daerah, dan tata kelola keuangan desa.(Inong/Kmfo).

Editor : Azis Manansang
#GORONTALO UTARA #Thariq Modanggu #KPK