Walangadi : ASN tak Netral, Ada Sanksinya

Administrator • Dipublikasikan Selasa, 10 November 2020 | 07:20 WIB
TEGAS: Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Gorontalo, Herman Walangadi. (Dok. Humas)
TEGAS: Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Gorontalo, Herman Walangadi. (Dok. Humas)
LIMBOTO,GP.CO.ID - Sanksi tegas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo yang tidak netral dalam pelaksanaan Pilkada. Warning ini disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Gorontalo, Herman Walangadi. "ASN harus netral (tidak memberikan dukungan kepada peserta Pilkada-red), karena itu ada sanksinya. Kategori sanksinya ada yang sedang dan berat," ujar Herman usai mengikuti kegiatan Diskusi dan Sosialisasi Jaga ASN di Kantor BK-Diklat, Senin (09/11). Oleh karena itu, Herman mengingatkan seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk berhati-hati dengan tidak secara terang-terangan memberikan dukungan kepada calon peserta pilkada, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 53 Tahun 2010. Contoh pemberian dukungan ini diantaranya tidak berafiliasi dengan partai politik, tidak mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan pilkada, dan meneruskan postingan dari peserta Pilkada."ASN tidak boleh memihak, independensi harus ditegakkan. Kita akan awasi ini," tegasnya. Untuk proses penjatuhan saksi sendiri, Sekretaris BK-Diklat, Abdul Waris menjelaskan, hal ini akan didasarkan pada temuan dan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Gorontalo. Setelah bukti dan rekomendasi tersebut diterima, tim penjatuhan disiplin yang terdiri dari Sekda, Asisten III, Kepala BKD, dan pihak-pihak terkait lainnya, akan melakukan rapat untuk menentukan sanksi apa yang akan diberikan kepada ASN yang terbukti melanggar netralitas. "Jadi untuk saat ini kita tidak bisa langsung mengatakan pelanggaran misalnya meneruskan postingan paslon, sanksinya seperti ini. Karena untuk sanksi tersebut adalah keputusan tim," jelas Abdul Waris. Terkait dengan contoh jenis sanksi, kata Abdul, bisa berupa penundaan kenaikan gaji, penurunan pangkat, pembebasan dari jabatan, hingga pemberhentian dengan tidak hormat. "Termasuk juga penundaan kenaikan pangkat dalam waktu satu tahun," tandasnya.(ZIS)   Editor : Administrator
PILKADA SERENTAK Herman Walangadi ASN Pemkab Gorontalo